Dewan Menilai Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Ada Kemacetan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi memasang dan mengikat tolo-tolo pemisah jalan di jalur tengah Sumedang Cirebon yang rawan macet di sekitar pusat Kota Sumedang, Jawa Barat, 12 Juli 2015. Padatnya arus mudik diperkirakan akan berlangsung pada H-3 Lebaran. TEMPO/Prima Mulia

    Polisi memasang dan mengikat tolo-tolo pemisah jalan di jalur tengah Sumedang Cirebon yang rawan macet di sekitar pusat Kota Sumedang, Jawa Barat, 12 Juli 2015. Padatnya arus mudik diperkirakan akan berlangsung pada H-3 Lebaran. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COSemarang - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah memetakan sejumlah ruas yang akan digunakan untuk mudik Lebaran pada Juni nanti berpotensi menjadi sumber kemacetan. “Selain jalan yang rusak, perbaikan di beberapa titik rawan menimbulkan titik krusial,” kata Wakil Ketua Komisi D (Bidang Infrastruktur) DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso dalam siaran pers, Minggu, 17 April 2016.

    Hadi menyatakan, berdasarkan pantauan yang dilakukan Komisi D, ditemukan jalur alternatif pantai utara, selatan, dan tengah akan muncul beberapa titik yang rawan macet. Pada arus mudik tahun lalu, kata Hadi, titik kemacetan berada di Pejagan, Kabupaten Brebes, hingga di Tegal Timur. Hadi memprediksi titik krusial kemacetan Lebaran tahun ini berpindah di ruas jalan Tegal timur hingga Pemalang. Sebab, di jalur itu ada beberapa titik proyek pengerjaan APBN.

    Titik krusial lain, kata Hadi, adalah di jalur tengah. Meski jalur penghubung antara jalur Pantura dan jalur selatan Jawa Tengah, yang merupakan jalur alternatif, telah dikerjakan, banyak yang belum tuntas. Bahkan di sektor timur, tepatnya di Kecamatan Gemolong, menuju Kecamatan Gabukan, Kabupaten Sragen, kondisinya rusak parah. Jalur itu belum dianggarkan perbaikannya dalam APBD Jawa Tengah.

    Selain itu, jalur Gemolong-Gabukan, yang merupakan jalur penghubung Sragen-Purwodadi, dan Sragen ke Jawa Timur, mengalami rusak parah sepanjang 12 kilometer. “Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 kilometer per jam,” tuturnya.

    Soal perbaikan jalan, Hadi menyatakan, ada kemunduran penandatanganan kontrak surat perintah kerja (SPK) sekitar 17 hari. Semula dilakukan pada pertengahan Februari, tapi baru dikerjakan pada pertengahan Maret lalu. “Sehingga perbaikan yang diprediksi selesai sebelum H-20 Lebaran bisa molor,” ucapnya.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.