Tak Mampu Bayar Rp 150 Juta, Guru Honorer Ini Gagal Maju Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan saat membuka Sekolah Calon Kepala Daerah di Kantor DPP Partai PDI Perjuangan, Jakarta, 28 Juni 2015. Sekitar 70 calon kepala daerah akan dibekali pengetahuan untuk memenangkan Pilkada. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan saat membuka Sekolah Calon Kepala Daerah di Kantor DPP Partai PDI Perjuangan, Jakarta, 28 Juni 2015. Sekitar 70 calon kepala daerah akan dibekali pengetahuan untuk memenangkan Pilkada. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Brebes - Mimpi Hilda Wibisono, 33 tahun, guru honorer yang maju menjadi calon Wakil Bupati Brebes, Jawa Tengah, akhirnya kandas. Sebab, ia tak mampu membayar biaya survei sebesar Rp 150 juta dan biaya seleksi Rp 5 juta.

    Padahal dia sempat optimistis bisa lolos saat mendapatkan undangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan awal April lalu. Dia diundang untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yakni tes wawancara, pada 13 April 2016 di Jakarta.

    Namun, dalam undangan itu, Hilda diminta membayar Rp 5 juta untuk biaya wawancara. Uang tersebut harus dibayarkan ke PDIP Brebes maksimal 9 April 2016. "Tapi, karena enggak punya duit, ya enggak saya bayar," katanya kepada Tempo, Jumat, 15 April 2016.

    Sebelumnya, saat seleksi tahap pertama di kantor PDIP Jawa Tengah, dia juga diminta membayar uang Rp 150 juta untuk biaya survei elektabilitas. Tapi, dengan alasan yang sama, yakni tak punya uang, Hilda tak mengisi surat kesediaan membayar.

    Kendati begitu, Hilda tetap nekat datang ke Jakarta memenuhi undangan PDIP. Dia bertolak ke Ibu Kota naik kereta api sendirian. "Ya, siapa tahu bisa," ucapnya. Namun, sesampainya di sana, dia tak diperkenankan mengisi daftar hadir. Alasannya, Hilda belum membayar uang yang dipersyaratkan. Otomatis, dia pun tak bisa melanjutkan tahap seleksi berikutnya. Guru bergaji Rp 400 ribu per bulan ini pun pasrah. "Ya sudahlah, mungkin belum jalannya," ujarnya.

    Guru tidak tetap di Sekolah Dasar Negeri 3 Krasak, Brebes, ini bertanya-tanya, kenapa untuk menjadi pemimpin di negeri ini harus punya uang banyak? Kenapa orang sepertinya tidak bisa? "Padahal, kalau soal ilmu pengetahuan, saya berani beradu," tutur warga Kaligangsa, Brebes, itu.

    Hilda bukan kali ini saja berniat maju sebagai kepala daerah. Pada 2012, dia sempat mendaftar sebagai calon Bupati Brebes lewat partai yang sama. Tapi saat itu rekomendasi tak jatuh ke tangannya. Dia memilih jalan ini karena prihatin terhadap nasib guru honorer di Indonesia. Dia bertekad ingin memperbaiki nasib orang-orang yang senasib dengannya agar lebih sejahtera.

    Wakil Ketua PDIP Brebes Imam Santoso mengatakan saat ini ada dua calon bupati yang tersisa, yakni Idza Priyanti, Bupati Brebes saat ini, dan Narjo, wakilnya. Sedangkan untuk bakal calon wakil bupati hanya tersisa lima orang. "Ada dua yang tak lolos ke tahap selanjutnya, termasuk Hilda dan Mashadi," ucap Imam saat dimintai konfirmasi, Sabtu, 16 April 2016.

    Imam membenarkan bahwa partainya meminta kepada setiap bakal calon membayar Rp 5 juta dan Rp 150 juta. Tapi, jika sang bakal calon tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, uang itu akan dikembalikan. "Iya, itu memang mekanisme internal partai," ujarnya.

    MUHAMMAD IRSYAM FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.