Fadli Zon Minta Jokowi Klarifikasi Tuduhan Melindungi Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi isu yang beredar di publik. Isu tersebut terkait dengan kabar bahwa Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus Rumah Sakit Sumber waras.

    "Ini ada rumor yang beredar di mana-mana, termasuk di kalangan politikus, yang menyatakan Ahok dilindungi Presiden. Ini perlu dibantah dan diklarifikasi Presiden Jokowi," ucap Fadly dalam acara Pro-Kontra Audit Sumber Waras di Warung Daun, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 16 April 2016.

    Fadli mengatakan Presiden Jokowi perlu segera membuat penyataan mengenai hal ini. Pasalnya, banyak yang isu bahwa kasus Sumber Waras lamban diusut lantaran ada perlindungan dari Presiden kepada Ahok.

    Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini juga mengeluhkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelidiki kasus RS Sumber Waras. Fadli mencurigai ada muatan politis di balik lambatnya pengusutan ini.

    Menurut Fadli, dalam kasus Sumber Waras, sudah jelas ada tindak pidana korupsi, karena ada kerugian negara di dalamnya. RS tersebut, ujar dia, tidak perlu menjadi polemik panjang lantaran kesimpulannya sudah jelas.

    "Kesimpulannya ada korupsi, dan pelaku perlu ditangkap. Tapi, karena ini muter-muter, ini mungkin ada kekuatan politik, termasuk perlindungan oleh Presiden. Ini perlu diklarifikasi," tuturnya.

    Kasus Sumber Waras bermula pada laporan BPK yang menemukan dugaan kerugian negara senilai Rp 191 miliar dalam pembelian rumah sakit tersebut.

    KPK pun meminta BPK membuat laporan audit investigatif. BPK kemudian melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Lalu pada Selasa, 12 April lalu, KPK memeriksa Ahok selama 12 jam.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.