Sumber Waras, Ketua BPK: Ini Drama Ahok Supaya Koran Laku  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengatakan kisruh hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras merupakan drama yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Harry meminta Ahok segera menuntut BPK ke pengadilan bila tidak terima dengan hasil audit itu.

    "Ini cuma menambah drama supaya koran laku," kata Harry dalam acara “Pro-Kontra Audit Sumber Waras” di Warung Daun, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, 16 April 2016. Harry meminta Ahok tidak banyak berbicara di media massa dan langsung menggugat hasil audit kepada pengadilan jika memang merasa dirugikan.

    BACA: Kalau Ahok Berani Tuntut BPK, Lulung: Potong Telinga Saya! 

    Hal yang serupa pun diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan polemik Sumber Waras yang berlarut-larut disebabkan drama yang dibuat Ahok. "Ini drama satu babak yang dilakukan Ahok. Dia kira dia akan survive di drama satu babak ini?" ujar Fadli.

    Fadli menegaskan, laporan audit BPK bukan tentang masalah pribadi. Namun ia mempermasalahkan sikap Ahok yang dinilainya arogan. Apalagi Ahok juga memaki lembaga pemerintah lain melalui media. "Tinggal gugat saja, silakan ke pengadilan, banyak yang menggugat dan alhamdulillah gugatan mereka tidak berhasil," tutur Harry.

    BACA: Soal Sumber Waras, Ini Beda Audit BPK Zaman Foke dan Ahok

    Beberapa hari lalu, Ahok mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa atas kejanggalan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini dalam penyelidikan lembaga antirasuah. Di sana, mantan Bupati Belitung itu mengatakan hasil audit BPK ngawur.

    Dalam kesempatan lain, Ahok mengatakan BPK menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dianggap tidak sesuai dengan konteks pembelian lahan. Adapun BPK menghilangkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 bahwa boleh membeli lahan di bawah 5 hektare. "Jadi itu apa dianggap tindak kriminal juga?" ucap Ahok.

    BACA: Cerita Bank Soal Pembayaran RS Sumber Waras, Ternyata Pakai Cek

    Ahok siap membawa kisruh hasil audit ini ke ranah hukum. "Jadi (BPK) enggak usah cari alasan yang lain. Sesuai dengan temuan, Anda kan mengatakan ada kerugian. Kalau enggak mau kalah, ya sudah, dibawa ke pengadilan saja," ujar Ahok di kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 15 April 2016.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    BERITA MENARIK
    Curhat Menteri Rini Soal Panama Papers & Suap US$ 5 Juta
    Gadis Cantik Tega Siarkan Pemerkosaan Temannya Lewat Periscope



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.