Bupati Subang Ditangkap KPK, Aher Minta Konsultasi Mendagri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri menyangkut penahanan Bupati Subang Ojang Sohandi  yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Menurut Aher, sapaan Ahmad Heryawan, Wakil Bupati Subang Imas Aryumningsih menanyakan soal teknis pemerintahan Subang. “Kemarin ditanyakan bagaimana pemerintahan saat ini?” kata dia Jumat, 15 April 2016. 

    Aher minta wakil bupati menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa. Absennya Ojang jangan sampai mengganggu roda pemerintahan.

    “Yang perlu kita konsultasikan pada Mendagri adalah hal-hal yang menyangkut keputusan,” kata dia. "Misalnya, sepanjang status bupati masih di tangan bupati, SK harus (tandatangan) bupati, Perbup harus bupati,” kata dia.

    Soal anggaran pemerintahan Subang, Aher mengatakan tidak akan ada gangguan. “Dari sisi pendayagunaan anggaran gak ada masalah karena masih ada Sekda,” kata Aher.

    Aher mengatakan, materi yang akan dikonsultasikan pada Mendagri itu akan disiapkan hari ini. Di akan mengutus Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM untuk menyambangi Kementerian Dalam Negeri menanyakan soal itu.

    Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Achadiat Supratman Sanro’i mengatakan, pada kasus-kasus kepala daerah yang terlibat perkara hukum, keseharian jalannya pemerintahan langsung dilaksanakan oleh wakilnya. “Karena undang-undang menetapkan seperti itu,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 15 April 2016.

    Status kepala daerahnya juga bergantung pada jalannya proses hukum yang bersangkutan. Misalnya saat proses hukumnya sudah dinyatakan P21 dan telah mendapat register perkara di Pengadilan, gubernur langsung meminta nomor register itu untuk menjadi dasar mengirim usulan pada Menteri Dalam Neger untuk pemberhentian sementara yang bersangkutan dari statusnya.

    Menurut Achadiat, jalannya proses hukum selanjutnya di peradilan menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah tersebut. “Setelah nanti kasusnya sudah mempunyai keputusan hukum tetap, baru diusulkan pemberhentian tetap,” kata dia.

    Pemerintah provinsi masih menunggu jalannya proses hukum Bupati Subang yang ditangkap KPK. “Kita lihat nanti bagaimana proses berikutnya. Sekarang masih dalam proses penyelidikan di KPK,” kata dia.

    Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan akan langsung memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau OTT ya sudah langsung saja diberhentikan," katanya melalui pesan pendek, Kamis, 14 April 2016.

    Menurut Tjahjo, tersangka kepala daerah yang terkena kasus operasi tangkap tangan berbeda dengan tersangka kepala daerah yang sedang menunggu keputusan pengadilan. Kepada tersangka yang masih harus tunggu putusan pengadilan, Tjahjo akan menunggu keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. "Karena saya menghormati asas praduga tak bersalah," katanya.

    Senin lalu, KPK menangkap Bupati Subang Ojang Sohandi di sekitar kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kantor Kodam Jaya, Subang, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan uang dugaan suap sebesar Rp 913 juta yang ditemukan di dalam mobil Ojang. Suap ini ditengarai untuk memuluskan kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 2014 yang diusut Kejati Jawa Barat.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cesium 137 dan Bahaya Radiasi Pada Tubuh Manusia

    Cesium 137 adalah bahan radioaktif yang digunakan berbagai industri dan pengobatan. Bila salah dikelola, bahan itu akan menimbulkan sejumlah penyakit.