Anggota Wantimpres Kecam Pembubaran Acara Korban 1965  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, mengatakan para korban peristiwa 1965 harus dilindungi negara. Hal ini terkait dengan pembubaran yang dilakukan organisasi masyarakat saat para korban peristiwa 1965 mengadakan acara lokakarya di sebuah vila di Desa Cimacan, Cianjur, Jawa Barat.

    “Salahnya di mana, mereka orang tua semua, tak berdaya,” ucap Sidarto kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 15 April 2016. Sidarto berujar, negara melalui aparat hukum harus bisa melindungi para korban ini, karena mereka hanya berkumpul, ditambah Indonesia merupakan negara memiliki hukum. Sidarto juga meminta aparat hukum menindak pelaku pembubaran.

    Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP), yang beranggotakan korban tahanan dan narapidana politik peristiwa 1965 se-Indonesia, semula dijadwalkan mengadakan acara lokakarya di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis-Sabtu, 14-16 April 2016. Namun acara tersebut terpaksa dibatalkan karena adanya penolakan dari organisasi yang mengatasnamakan Forum Pesantren Kabupaten Cianjur.

    Rencananya, dalam lokakarya tersebut, YPKP akan membicarakan tentang agenda Simposium Nasional ‘65 yang bertujuan mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintah dan mencari keadilan bagi korban tragedi 1965.

    Sidarto menuturkan simposium tersebut dibuat pemerintah sesuai dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo, yang memang ingin menuntaskan masalah pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Selain itu, masalah penuntasan masalah pelanggaran HAM ini, menurut dia, ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pemerintah saat ini.

    Ketika ditanya mengenai ancaman keselamatan bagi korban 1965 saat berlangsungnya simposium tersebut, Sidarto mengatakan mudah-mudahan tak ada peristiwa semacam itu lagi. “Kami berikan program bersama, bicarakan bersama, saya jadi steering committee, Pak Luhut akan membuka,” ucapnya

    Namun Sidarto menjelaskan, korban peristiwa 1965 tak boleh terus-menerus mendapatkan perlakuan tak pantas dari sesama warga negara. Bahkan, ujar dia, masalah 1965 harus segera diakhiri. “Ini negara hukum, ada banyak media asing dan dunia internasional yang melihat. Kalau ada ide baik diganggu, kita yang malu.”

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.