INFO MPR - Reformasi dalam demokrasi Indonesia diakui Ketua MPR Zulkifli Hasan menyisakan beberapa pekerjaan rumah. “Setelah bangsa ini berada dalam era reformasi, diakui ada hal-hal yang memprihatinkan, seperti tingginya kesenjangan sosial serta pudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat,” tuturnya.
Hal ini dipaparkan wakil rakyat asal Lampung tersebut di hadapan para akademikus dari berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hadir dalam focus group discussion (FGD) pada 15 April 2016. Di sisi lain, Zulkifli memuji pelaksanaan pilkada langsung sebagai produk demokrasi di berbagai daerah. Ia menilai pelaksanaan pilkada sangat bagus, tertib, damai, dan tak ada kerusuhan.
Meski demikian, Zulkifli memberi catatan demokrasi langsung dari waktu ke waktu semakin mahal. Di hadapan para akademikus, Zulkifli mengatakan, meski bergelar doktor dan ikut pilkada, belum tentu mereka dipilih. Menurut dia, demokrasi sekarang kalau tanpa sponsor akan sulit menang. Karena itulah visi dan misi calon kepala daerah seperti dianggap tak penting. “Sekarang yang ada NPWP, nomer piro wani piro (nomor berapa berani berapa),” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Zulkifli dengan tegas mengatakan demokrasi perlu norma yang kuat. “Bangsa ini perlu haluan sebagai arahan agar bangsa tak terjerumus ke demokrasi yang semakin mahal,” ucapnya. Dalam FGD di Yogyakarta, dibahas perlunya haluan negara. (*)