Bakti Desa untuk Sosialisasikan Empat Pilar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kegiatan ini diharapkan membumikan Pancasila sebagai kearifan lokal.

    Kegiatan ini diharapkan membumikan Pancasila sebagai kearifan lokal.

    INFO MPR - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, dengan tangan terbuka, menerima audiensi Pengurus Pusat Pemuda Katolik (PK). Kedatangan delegasi itu dipimpin langsung oleh Ketua PK Karolin Margret Natasa. Delegasi diterima di ruang kerja Oesman di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

    Dalam pertemuan tersebut, Karolin mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan melakukan bakti desa. Dalam kegiatan ini, kader PK akan terjun ke desa-desa. Selain membaur dan tinggal dengan masyarakat, mereka akan kerja bakti. PK juga akan mengadakan sosialisasi Pancasila. Karolin mengatakan organisasi kepemudaan harus terjun di desa-desa, bukan eksklusif di kota-kota.

    Dengan kegiatan tersebut, PK berharap, kegiatan yang dilakukan akan membumikan Pancasila sebagai kearifan lokal dan menyelesaikan masalah yang ada di desa. Salah satu problem di desa, menurut dia, tawuran antarkampung.

    Apa yang dikatakannya mendapat sambutan baik dari Oesman. Wakil Ketua MPR itu bangga dengan kegiatan yang dilakukan PK. Sebagai organisasi berlabel agama, PK tidak mengkotak-kotakkan masalah. Agama disebut sebagai salah satu kebinekaan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh PK diakui sebagai kegiatan nyata menyentuh masyarakat.

    Oesman menyatakan sosialisasi yang dilakukan PK kepada masyarakat akan membuat desa menjadi tambah yakin dengan Pancasila. Diakui dia, sosialisasi empat pilar tak bisa dilakukan sendiri oleh MPR. Sosialisasi harus dibantu organisasi kepemudaan, seperti PK dan media. “Sosialisasi tak bisa dilakukan sambilan. Untuk itu perlu dukungan semua pihak,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.