Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

Reporter

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Selain kasus kekerasan terhadap wartawan, Dewan Pers ternyata punya perhatian terhadap fenomena maraknya wartawan “abal-abal”. Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, kawanan ini kerap memeras dan lekat dengan praktek korupsi.

"Ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa," kata pria yang kerap disapa Stanley itu.

Di mana saja mereka, seperti apa modus mereka, berikut ini petikan wawancara khusus Tempo dengan Stanley pada 4 Maret 2016.

Selain kekerasan terhadap wartawan, apa saja yang menjadi perhatian Dewan Pers mendatang?
Kami juga concern pada munculnya media dan wartawan abal-abal, karena praktek abal-abal ini sudah melekat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di daerah-daerah. Bahkan kami bisa melihat ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa. Ini berbahaya, karena akan menimbulkan biaya kemahalan bagi pembangunan. Akibatnya, sasaran pembangunan malah menjadi tidak tepat guna.

Februari lalu, saya ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang penduduknya hanya 270 ribu jiwa tapi medianya ada 500. Sebagian besarnya media online. Dan dari hasil diskusi dengan mereka, tidak pernah ada yang membaca kode etik jurnalistik. Tapi mereka memburu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) setiap hari, sehingga pemerintah daerah meminta Dewan Pers datang ke sana dan memberi pendidikan wartawan.

Sejak kapan kondisi itu berlangsung?
Rupanya sudah bertahun-tahun. Tapi kami baru saja berhasil mengidentifikasi beberapa tempat, seperti di Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Dua tahun ini baru berjalan pendidikan literasi kepada SKPD, guru, camat, dan lurah mengenai dunia media untuk mengatasi persoalan media abal-abal ini.

Terhadap fenomena yang merugikan masyarakat seperti ini, apakah Dewan Pers bisa menerapkan tangan besi menutup mereka satu per satu?
Main tutup saja tidak bisa. Harus berkoordinasi dengan polisi, dan nanti Dewan Pers bisa menunjuk seorang ahli. Lalu di pengadilan bisa dijelaskan. Ada beberapa wartawan yang sudah dijerat secara hukum karena kebetulan saya menjadi saksi ahli.

Kalau dipetakan, di mana yang paling banyak muncul wartawan abal-abal ini?
Yang paling banyak muncul adalah daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura, yang tingkat korupsinya rendah. Ini khas di Indonesia. Wartawan dan media abal-abal akan tumbuh subur di daerah kubangan lumpur. Di daerah bersih, tidak ada. Pengaduan yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

TITO SIANIPAR






Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

4 jam lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

15 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

17 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

17 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

21 hari lalu

Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman berpendapat, butir pasal RKUHP gagal mencerminkan landmark decision.


PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

22 hari lalu

PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berkata perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan RKUHP tersebut.


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

22 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

28 hari lalu

Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

Dewan Pers dan Bareskrim Polri meneken perjanjian kerja sama untuk menjamin jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.


Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

42 hari lalu

Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

Dewan Pers meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus intimidasi yang menimpa jurnalis


Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

53 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan terhadap Media dan Wartawan

Dewan Pers membentuk Satgas Kekerasan Digital terhadap Media dan Wartawan. Satgas dibentuk pascaserangan digital ke awak redaksi Narasi.