Begini Modus Wartawan Abal-abal Memeras

Reporter

Yosep Stanley Adi Setyo dari Dewan Pers, memberikan pemaparan dalam acara diskusi ruang tengah yang membahas "Etika di Belakang Kamera : Benarkah Cover Majalah Tempo Melanggar Kode Etik" di kantor TEMPO, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Selain kasus kekerasan terhadap wartawan, Dewan Pers ternyata punya perhatian terhadap fenomena maraknya wartawan “abal-abal”. Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, kawanan ini kerap memeras dan lekat dengan praktek korupsi.

"Ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa," kata pria yang kerap disapa Stanley itu.

Di mana saja mereka, seperti apa modus mereka, berikut ini petikan wawancara khusus Tempo dengan Stanley pada 4 Maret 2016.

Selain kekerasan terhadap wartawan, apa saja yang menjadi perhatian Dewan Pers mendatang?
Kami juga concern pada munculnya media dan wartawan abal-abal, karena praktek abal-abal ini sudah melekat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di daerah-daerah. Bahkan kami bisa melihat ada wartawan abal-abal yang bikin LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan minta uang kepada kepala desa untuk mendapatkan 5 persen dari alokasi dana desa. Ini berbahaya, karena akan menimbulkan biaya kemahalan bagi pembangunan. Akibatnya, sasaran pembangunan malah menjadi tidak tepat guna.

Februari lalu, saya ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang penduduknya hanya 270 ribu jiwa tapi medianya ada 500. Sebagian besarnya media online. Dan dari hasil diskusi dengan mereka, tidak pernah ada yang membaca kode etik jurnalistik. Tapi mereka memburu SKPD (satuan kerja perangkat daerah) setiap hari, sehingga pemerintah daerah meminta Dewan Pers datang ke sana dan memberi pendidikan wartawan.

Sejak kapan kondisi itu berlangsung?
Rupanya sudah bertahun-tahun. Tapi kami baru saja berhasil mengidentifikasi beberapa tempat, seperti di Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Dua tahun ini baru berjalan pendidikan literasi kepada SKPD, guru, camat, dan lurah mengenai dunia media untuk mengatasi persoalan media abal-abal ini.

Terhadap fenomena yang merugikan masyarakat seperti ini, apakah Dewan Pers bisa menerapkan tangan besi menutup mereka satu per satu?
Main tutup saja tidak bisa. Harus berkoordinasi dengan polisi, dan nanti Dewan Pers bisa menunjuk seorang ahli. Lalu di pengadilan bisa dijelaskan. Ada beberapa wartawan yang sudah dijerat secara hukum karena kebetulan saya menjadi saksi ahli.

Kalau dipetakan, di mana yang paling banyak muncul wartawan abal-abal ini?
Yang paling banyak muncul adalah daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura, yang tingkat korupsinya rendah. Ini khas di Indonesia. Wartawan dan media abal-abal akan tumbuh subur di daerah kubangan lumpur. Di daerah bersih, tidak ada. Pengaduan yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

TITO SIANIPAR






Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

3 hari lalu

Diberitakan Ditangkap, Bambang Widjojanto Ajukan Hak Koreksi ke Poskota

Bambang Widjojanto membantah ditangkap polisi seperti yang diberitakan Poskota.co.id


Tempo Institute dan Lembaga Lain Suarakan Kelompok Marginal Lewat IMA 2022

10 hari lalu

Tempo Institute dan Lembaga Lain Suarakan Kelompok Marginal Lewat IMA 2022

Tempo Institute bersama sejumlah lembaga lainnya dalam IMA 2022 menyuarakan kelompok marginal.


Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

24 hari lalu

Draf RKUHP Kini Bisa Diakses Publik, Dewan Pers: Proses Advokasi Berhasil

Pemerintah akhirnya mengunggah RKUHP setelah pertemuan antara anggota Dewan Pers dan Wamenkumham


Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

25 hari lalu

Hari Ini, Dewan Pers Temui Menkumham Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Dewan Pers mengkritisi sejumlah pasal dalam draf final RKUHP. Mereka menilai terdapat sembilan klaster pasal yang mengancam kebebasan pers.


Dewan Pers Minta 9 Pasal RKUHP yang Berangus Kekebasan Pers Dihapus

26 hari lalu

Dewan Pers Minta 9 Pasal RKUHP yang Berangus Kekebasan Pers Dihapus

Dewan Pers akan menggelar audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas pasal-pasal bermasalah di RKUHP.


Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

26 hari lalu

Mengapa RKUHP Dianggap Menerabas Kebebasan Pers?

Beberapa pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai dapat mengancam kebebasan pers di tanah air. Kekhawatiran ini disampaikan oleh sejumlah komunitas pers, menjelang pengesahan RKUHP dalam rapat paripurna DPR.


Komite Keselamatan Jurnalis Bakal Surati DPR Agar Buka Draf Asli RKUHP

27 hari lalu

Komite Keselamatan Jurnalis Bakal Surati DPR Agar Buka Draf Asli RKUHP

Komite Keselamatan Jurnalis segera melayangkan surat permohonan keterbukaan informasi publik kepada DPR untuk membuka draf asli dari RKUHP


Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

27 hari lalu

Bahas RKUHP, Dewan Pers Segera Bertemu Wakil Menteri Hukum dan HAM

Kemenkumham bersedia menggelar audiensi dengan Dewan Pers terkait draf RKUHP final yang beredar di masyarakat saat ini.


Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

29 hari lalu

Sejumlah Pasal RKUHP yang Dianggap Mengancam Kebebasan Pers, Apa Saja?

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menjabarkan sembilan pasal RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers.


Pengacara Istri Ferdy Sambo Datangi Dewan Pers untuk Konsultasi

30 hari lalu

Pengacara Istri Ferdy Sambo Datangi Dewan Pers untuk Konsultasi

Arman Hanis, pengacara istri Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo mendatangi Gedung Dewan Pers, Jakarta untuk melakukan konsultasi.