TERKUAK: Aguan Diduga Dalang Suap Reklamasi, Ini Buktinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sugianto Kusuma alias Aguan. ANTARA/Rosa Panggabean

    Sugianto Kusuma alias Aguan. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Sugianto Kusuma alias Aguan, bos raksasa properti Agung Sedayu Group, bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rancangan aturan pulau reklamasi pada awal Desember 2015. Ia memanggil Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Mohamad Taufik, anggota Badan Legislasi Ongen Sangaji, dan Ketua Panitia Khusus Reklamasi Selamat Nurdin.

    Perantara pertemuan adalah Mohamad Sanusi, politikus Partai Gerindra yang menjadi tersangka suap Rp 2 miliar. Aguan punya lima pulau reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah dibangun tanpa izin. Di teras belakang rumahnya di Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dekat pusat Buddha Tzu Chi yang didirikannya, mereka membahas kemungkinan menurunkan kontribusi tambahan dari 15 menjadi 5 persen.

    BACA: SUAP REKLAMASI: Kapan Aguan Diperiksa? Inilah Jawaban KPK

    Aguan keberatan karena 15 persen setara Rp 11,8 triliun. Ongen Sangaji membenarkan pertemuan tersebut. “Pertemuan itu ada, saya sudah jelaskan ke KPK,” kata dia di Jakarta, Rabu, 13 April 2016. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menduga pertemuan ini sebagai perencanaan suap reklamasi.

    Karena itu KPK memeriksa Aguan kemarin. “Ada beberapa hal yang kami klarifikasi, terutama peran yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Seusai diperiksa sembilan jam, pengusaha kelahiran Palembang berusia 65 tahun itu tak menjawab pertanyaan wartawan.

    BACA: Blakblakan Ahok Soal Aguan: Sebulan Sekali Ketemu, Makan Pempek...

    Setelah pertemuan di rumah Aguan, Sanusi menghubungi staf khusus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja. Lewat Sunny, Sanusi meminta Ahok--sapaan Basuki-- menurunkan angka kontribusi itu. “Saya sampaikan usulan-usulan dalam Raperda kepada Pak Gubernur, tak ada janji atau uang,” kata Sunny setelah diperiksa KPK, Rabu, 13 April 2016.

    Di DPRD mobilisasi agar para anggota setuju penurunan digalang empat pimpinan ini, terutama kepada mereka yang menolak proyek reklamasi. Fajar Sidik, politikus Gerindra, mengaku ditawari Rp 100 juta. “Itu uang muka, ada tambahan jika setuju,” katanya. Inggard Joshua dari Partai Hanura mendengar kolega-koleganya diguyur Rp 5 miliar pada akhir Desember.

    BACA: TERUNGKAP: Begini Percakapan Sunny Tanuwidjaja dan Aguan

    Pembahasan Raperda itu alot selama Januari hingga Maret 2016. Gubernur Ahok bertahan di angka 15 persen. Tapi dalam draf terakhir, nilai kontribusi sudah hilang dan akan diatur dalam peraturan gubernur.

    Hingga Sanusi ditangkap, KPK mendeteksi tiga kali distribusi suap kepada anggota DPRD, melalui pimpinan Dewan. Selamat Nurdin tak menyangkal atau membenarkan pernyataan Ongen. Ia menunjuk Prasetyo yang bisa menjelaskan. “Dia bosnya, dia juga bekerja di sana,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

    BACA: TERJAWAB: Ini Kaitan Sunny dengan Aguan di Skandal Reklamasi

    Prasetyo menolak mengkonfirmasi. Ia tak menjawab pertanyaan seusai memimpin rapat paripurna kemarin. Taufik juga menghilang dan jarang terlihat di kantornya sejak adiknya itu ditangkap KPK. Dua hari sebelumnya, Prasetyo menjelaskan ia ditanya KPK seputar penangkapan Sanusi dan penurunan kontribusi tambahan pengembang reklamasi.

    ERWAN HERMAWAN | MAWARDAH HANIFIYANI | REZA ADITYA | GHOIDA RAHMAH

    BERITA MENARIK
    Gara-gara Soal Jalan Rusak, Ivan Gunawan Kepincut Ahok
    Ditangkap KPK, Jaksa Deviyanti Ternyata Sering Berjualan Kue


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.