Harry Azhar Azis, Politikus yang Suka 'Melawan' Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Harry Azhar Azis. TEMPO/Imam Sukamto

    Harry Azhar Azis. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menjadi sorotan setelah namanya muncul dalam daftar klien Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama yang dalam dua pekan terakhir menjadi perhatian dunia karena berkas internal mereka bocor ke publik. Dalam bocoran dokumen yang dikenal dengan sebutan Panama Papers itu, Harry tercatat mendirikan Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang, di British Virgin Islands (BVI).

    Banyak kalangan, dari pegiat transparansi pemerintahan, antikorupsi, hingga akademikus, mendesak Ketua BPK periode 2014-2019 ini mundur. Namun Harry malah menantang mereka yang menuntut orang tidak bersalah itu yang salah. 

    Sikap melawan pemerintah itu sudah menjadi kebiasaan Harry sejak duduk di bangku DPR. Dari awal terpilih, pria kelahiran Tanjung Pinang, 25 April 1956, itu selalu tidak jauh dari komisi yang membidangi keuangan negara. Komisi Keuangan dan Badan Anggaran jadi “makanan sehari-hari” suami Amanah Abdulkadi tersebut.

    Baca Juga:  Nada Tinggi Ketua BPK Soal Panama Papers: Saya Tak Salah!

    Anggota Partai Golkar itu pernah langsung mengkritik wewenang komisi rasuah. Sewaktu menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry menolak usulan penambahan kewenangan KPK dalam RUU Pencucian Uang, terutama dalam aturan pemberian laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    "Wewenang itu hanya ada pada dua lembaga, yakni kejaksaan dan kepolisian. Kalau diberikan kepada KPK, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada dua institusi itu," ujarnya pada 25 Agustus 2010.

    Dalam kesempatan lain, Harry, yang memiliki harta kekayaan Rp 9,9 miliar, menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, 1 Mei 2014, SBY baru saja memberikan pidato target ekonomi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Wakil Ketua Komisi Anggaran dari Partai Golkar, Harry Azhar Azis, mengatakan SBY tidak bisa memaksakan target pembangunan untuk tahun depan. "Dia tak bisa lagi ambisius. Pada 2015, dia sudah bukan lagi presiden," katanya.  

    Sebelum aktif di dunia politik, Harry pernah menjadi dosen di beberapa universitas. Antara lain Universitas Tarumanagara, Universitas UPN Veteran, dan Universitas Indonesia.

    Evan | PDAT Sumber Diolah Tempo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.