Diperiksa KPK, Sunny Tanuwidjaja Keluar 15 Menit Sebelum Aguan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Staf khusus Gubernur DKl Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja duduk di ruang tunggu Gedung KPK, Jakarta, 13 April 2016. Penyidik KPK meminta keterangan Sunny sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai proyek Reklamasi Teluk Jakarta untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKl, M. Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Sunny Tanuwidjaja akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sunny, orang dekat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, keluar lebih dulu, sekitar 15 menit, dari Sugianto Kusuma alias Aguan, bos raksasa properti Agung Sedayu Group yang juga diperiksa di KPK hari ini. Aguan diperiksa terkait dengan kasus suap reklamasi yang menyeret anggota DPRD Jakarta, Mohamad Sanusi.

    Aguan keluar dari gedung KPK dengan pengawalan ketat ajudannya dan pihak kepolisian. Tak satu pun pertanyaan awak media dijawab. Dia bergegas masuk ke mobil Toyota Alphard putih miliknya. Berkemeja batik ungu lengan panjang, Aguan tiba sekitar pukul 09.30 dan baru keluar KPK pukul 18.00. 

    Lima belas menit sebelumnya, Sunny keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung menemui wartawan yang menunggunya. Dia dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik. "Ditanya yang simpel-simpel saja soal tugas dan fungsi saya di kantor Gubernur," ujar Sunny, sebelum memasuki mobilnya.

    Sunny masuk radar KPK sejak Februari lalu. Orang dekat Basuki sejak 2010 itu, menurut seorang penegak hukum, pernah menghubungi bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Sunny diindikasi menjanjikan sesuatu kepada Aguan. Februari itu, rancangan peraturan daerah memang sedang dibahas di Badan Legislasi Daerah. Awalnya DPRD meminta agar kontribusi tambahan cukup diatur dalam peraturan gubernur saja. Ahok sudah setuju soal ini. Namun belakangan DPRD justru ingin agar kontribusi tambahan diturunkan dari 15 persen menjadi 5 persen saja dikali nilai jual obyek pajak dikali lahan yang bisa dikomersialkan.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...