TEMPO.CO, Bandung - Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali mengatakan, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin pagi, telah disita sejumlah uang dari ruangan jaksa Devianti. Menurut dia, uang tersebut merupakan uang kerugian negara yang telah dibayarkan oleh dua terdakwa kasus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang, Budi Subiantoro dan Jajang Abdul Kholik. "Kami menyesalkan ada penyitaan uang pengganti oleh KPK," ujar Raymond saat ditemui di kantornya, Selasa, 12 April 2016.
Raymond mengatakan uang yang disita KPK dari ruangan jaksa penuntut umum Deviyanti Rochaeni sebesar kurang-lebih Rp 500 juta. Uang tersebut sengaja dititipkan terlebih dahulu kepada Deviyanti untuk kemudian diserahkan ke kas negara setelah proses hukum kedua terdakwa berkekuatan hukum tetap.
"Yang KPK sita bagian dari keseluruhan uang pengganti kerugian negara yang sudah dibayarkan. Ada beberapa juga di sini yang belum disetorkan," ujar Raymond.
Raymond mengatakan uang kerugian negara yang dibebankan kepada kedua terdakwa lebih dari Rp 1 miliar. Menurut dia, kedua terdakwa tersebut telah mengangsur uang tersebut melalui jaksa. "Uangnya sudah ada di Kejati, sebagian ada di jaksa. Itu diperlukan untuk keperluan sidang," kata Raymond.
Jaksa Deviyanti ditangkap KPK, Senin pagi, 11 April 2016. Deviyanti diduga telah menerima suap dari pihak yang sedang beperkara kasus dugaan korupsi dana BPJS Kabupaten Subang. Deviyanti dicokok KPK setelah menerima uang dari istri Jajang sebesar Rp 108 juta.
Raymond pun mengatakan proses dari pembayaran uang ganti rugi tersebut sudah dibacakan pada materi sidang tuntutan kemarin. "Pembayaran uang kerugian negara yang sudah diterima jaksa bahkan sudah dibacakan saat sidang penuntutan kemarin," katanya.
Berdasarkan materi tuntutan yang dibacakan jaksa Intan saat sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemarin, kedua terdakwa hampir memenuhi pembayaran kerugian uang negara yang dibebankan kepada mereka. Budi, mantan Kadis Kesehatan Subang, misalnya, menurut jaksa Intan, telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 570 juta, dari Rp 675 juta yang harus dikembalikan.
"Membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 675 juta, tapi pada saat proses penyidikan terdakwa telah mengembalikan Rp 241 juta, dan pada proses penuntutan Rp 329 juta, sehingga kepada terdakwa dikenakan untuk membayar uang pengganti kerugian negara Rp 104.198.750," ujar Jaksa Intan saat membacakan materi tuntutan di hadapan majelis hakim Tipikor Bandung.
Adapun Jajang Abdul Kholik, jaksa Intan mengatakan, ganti rugi uang negara yang harus dikembalikan oleh Jajang sebesar Rp 420.923.980. Jajang sendiri sudah melunasi ganti rugi tersebut dengan cara dicicil sebanyak tiga kali.
"Terdakwa telah mengembalikan ke kas daerah Rp 155.106.100, dan proses penyidikan Rp 97 juta, sehingga kini dibebankan uang pengganti sebesar Rp 168 juta," ujar jaksa Intan.
Berdasarkan pengakuan Jajang, uang pengganti berjumlah Rp 168 juta tersebut telah ia lunasi. Ia mengatakan uang tersebut ia titipkan kepada jaksa Devianti.
"Minggu kemarin melalui istri saya, sudah dibayar Rp 60 juta. Sisanya Rp 108 juta dibayarkan tadi pagi (kemarin). Jadi saya sudah 0 persen (utang kerugian negara)," ujar Jajang.
IQBAL T. LAZUARDI S.
