Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menilai partai politik nasional tidak mau menerima anggota GAM sebagai anggota. "Sudah banyak anggota kami yang ingin menjadi anggota parpol nasional, tapi ditolak," kata perwakilan GAM, Faisal Putra, dalam diskusi "Membangun format damai yang berkelanjutan di Aceh" yang diadakan di Jakarta hari ini.Mengenai RUU Pemerintahan Aceh, Faisal menegaskan, poin-poin penting yang harus ada dalam rancangan tersebut antara lain kewenangan pemerintah Aceh, partai lokal, pembangunan ekonomi dan bentuk pemerintahan. "Yang mutlak harus diatur dalam RUU PA itu adalah masalah kewenangan," tegas Faisal.Mengenai partai nasional yang tidak mau menerima GAM menjadi anggotanya, anggota Pansus RUU Pemerintahan Aceh DPR RI, Ahmad Farhan Hamid, menilai sebagai persoalan kasuistis. "Itu kasuistis saja, dan kita perlu mengetahui apa latar belakang penolakan tersebut," ujarnya. Karena, lanjut dia, partainya (PAN) bersedia mencalonkan orang GAM jika memang orang GAM tersebut mau dicalonkan oleh PAN.Mengenai pembentukan partai lokal dan calon independen, Farhan menjelaskan, sebagian besar fraksi di DPR menanggapi positif pembentukan partai lokal. "Begitu pula dengan calon independen, karena dinilai sesuai dengan Kanun Nomor 2 dan 3 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001," jelasnya.Dalam rancangan itu terdapat beberapa poin penting, yaitu mengenai kepastian bahwa Aceh adalah bagian dari Republik Indonesia, keistimewaan daerah Aceh dipulihkan kembali dan penyerapan butir-butir MoU antara GAM dan RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu.rini kustiani
Iklan
