Istana: Pengusaha Harus Bantu Restorasi Lahan Gambut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) serta Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead (kanan) mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) serta Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead (kanan) mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Januari 2016. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, meminta para pengusaha perkebunan untuk ikut membantu proses pemulihan kawasan gambut yang dimotori Badan Restorasi Gambut. Terlebih, kalau kawasan gambut yang dipulihkan masuk ke dalam kawasan konsesi perizinan perusahaan perkebunan.

    "Pemilik kebun nanti akan kami minta, lewat aturan, baik itu pengusaha sawit atau bukan. Kami minta jangan ada resistensi," ujar Teten dalam diskusi restorasi lahan gambut di Kompleks Istana Negara, Kamis, 31 Maret 2016.

    Keterlibatan pengusaha perkebunan tersebut tak hanya dalam membantu proses pemulihan. Menurut Ketua Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, keterlibatan korporasi juga dalam hal mendanai proses pemulihan itu.

    Besaran dana yang harus dikeluarkan perusahaan, kata Nazir, masih dalam penghitungan. Namun, ia mengatakan, hal itu untuk membantu anggaran BRG yang masih terbatas.

    "Kalau kawasan gambutnya di lahan perusahaan semua ya perusahaan yang menanganggung pemulihan. Kalau di buffer zone, kami terapkan sistem kerja sama anggaran antara donor, negara, dan perusahaan," ujar Nazir.

    Nazir mengatakan dana BRG masih bergantung pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan. Tapi, Nazir menambahkan, rancangan anggaran restorasi gambut untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2016 sudah ia ajukan ke Kementerian Keuangan.

    Mengacu pada riset Center for International Forestry Research, upaya pemulihan lahan gambut yang rusak per hektare lahannya mencapai Rp 6 hingga Rp 36 juta untuk lima tahun. Jumlah kawasan gambut yang akan digarap BRG lima tahun ke depan adalah 2 juta hektar. Tahun ini, BRG akan fokus untuk merestorasi lahan seluas 834.491 hektare.

    "Anggap saja ada satu juta hektar, butuh Rp 12 juta biaya restorasi. Totalnya bisa mencapai Rp 12 triliun," ujar Nazir.

    ISTMAN MUSAHARUN PRAMADIBA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.