TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memulai perjalanan kunjungan kerja ke dua negara Asia-Pasifik: Fiji dan Papua Nugini. Luhut menganggap perjalanan ini sebagai bagian dari rencana pemerintah mempererat hubungan RI dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.
“Pemerintah Indonesia sekarang bertekad aktif dalam menjalin hubungan dengan 16 negara di kawasan Pasifik Selatan. Sebenarnya tidak sedikit yang telah kita lakukan untuk Pasifik Selatan, tapi kurang terkoordinasi dengan baik," kata Luhut dalam siaran tertulisnya, Rabu, 30 Maret 2016.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepadanya mengenai apa saja yang telah dilakukan pemerintah. Luhut mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah sepakat meningkatkan kerja sama yang serius dengan negara-negara Pasifik Selatan. Khusus Fiji, Luhut mengatakan akan mengirim bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan setelah negara itu ditimpa Topan Winston pada Februari lalu hingga menewaskan 29 penduduk.
“Kami akan memberi bantuan kemanusiaan senilai US$ 5 juta dan satu kompi pasukan Zeni yang akan diberangkatkan pada awal April,” katanya.
Luhut mengatakan dalam kunjungan ini kemungkinan juga akan dibicarakan perihal organisasi Melanesian Spearhead Group. Namun ia menolak jika ada wacana yang menyebutkan Indonesia akan memerdekakan Papua. Sebab, peristiwa Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat), yang diselenggarakan pada 1969, sudah memutuskan Papua sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia. PBB juga sudah memutuskan Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan diakui oleh dunia internasional.
“Indonesia memang merupakan anggota organisasi tersebut, tapi kami menolak jika ada wacana memerdekakan Papua,” kata Luhut. “Papua adalah bagian dari Indonesia, tidak bisa ditawar lagi."
Untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan, Luhut mengatakan pemerintah akan lebih sering mengirim Menteri atau utusannya ke negara-negara tersebut. “Kami sedang mempertimbangkan untuk menunjuk envoy (duta) untuk wilayah ini,” ujarnya. “Jadi fokus kami tidak hanya ke negara-negara besar saja, tapi pemerintah juga akan memberi perhatian yang serius terhadap negara-negara di kawasan ini karena letaknya yang strategis.”
DESTRIANITA K.
