Proyek Hambalang Dilanjutkan, Ini 4 Saran KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    Kanan-kiri: Presiden Joko Widodo, Menpora Imam Nachrowi, Johan Budi, dan Menteri PU Basuki Adimulyono meninjau kondisi sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 18 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi Rp 1,2 Triliun. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kelanjutan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Hambalang. Menurut dia, KPK menyerahkan kepada pemerintah mengenai kelanjutan proyek tersebut.

    "KPK hanya sita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum. Bukan menyita proyeknya. Jadi kalau mau dilanjutkan, itu domain pemerintah," kata Basuki seusai rapat terbatas mengenai Hambalang di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

    Basuki mengatakan tim audit Hambalang yang ditugasi Presiden terdiri dari BPKP dan Deputi Kemenpora. Mereka bertemu dengan KPK pada 28 Maret lalu dan diterima oleh dua Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan Alexander Marwata. Dalam pertemuan itu, KPK mempersilakan pemerintah jika ingin melanjutkan dengan empat saran.

    Saran tersebut adalah meminta pemerintah melibatkan ahli dalam membuat kajian, tim audit diminta menyusun tahapan audit teknis sehingga KPK dan BPKP dapat mendampingi proses selanjutnya, memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan seperti memperhatikan evaluasi Amdal, IMB, dan perizinan.

    Pembangunan proyek sarana prasarana P3SON di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan di atas tanah seluas 32 hektare mangkrak akibat kasus korupsi. Proyek ini menyeret anggota DPR periode 2009-2014, Angeline Sondakh; politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Divonis bersalah, ketiganya kini mesti menjalani hukuman.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.