Soal Haluan Negara, Megawati Minta Indonesia Contoh Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Megawati Soekarnoputri melihat koleksi foto dalam acara peluncuran buku

    Megawati Soekarnoputri melihat koleksi foto dalam acara peluncuran buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. Dalam peluncuran buku tersebut terdapat beberapa foto Megawati saat menjabat sebagai presiden ke-5. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan rencananya untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara harus didukung oleh semua pihak.

    "Bukan lagi berembuk dengan sekat-sekat, tapi secara nasional," kata Megawati dalam pidato kunci Konvensi Nasional Haluan Negata di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Maret 2016.

    Menurut dia, bangsa Indonesia harus kembali merepresentasikan diri di dunia internasional dan menunjukkan sebagai negara yang tahu arah dan tujuannya. Haluan negara, kata Megawati, sama pentingnya seperti konsep pola pembangunan semesta berencana yang dicetuskan Presiden Sukarno.

    "Sudah saatnya mikir ulang tujuan bangsa kita, harus diputuskan oleh konsensus bangsa. Ini loh, katakan misal (rencana) mau 50 tahun atau 100 tahun, silahkan," katanya.

    Megawati mengatakan, Indonesia seharusnya bisa mencontoh Republik Rakyat Cina. Di sana, kata dia, bahkan pemerintah di tingkat provinsi sudah memiliki rencana pembangunan hingga 100 tahun ke depan.

    Untuk kembali memunculkan GBHN, Megawati menyarankan dilakukan amandemen terbatas UUD 1945. Amandemen dilakukan agar pembahasan bisa dilakukan secara fokus. Dalam penyusunan haluan negara, kata dia, ini semua ide harus ditampung, termasuk ide dari partai.

    "Terapannya kayak bikin daftar isian masalah, DPR kan selalu lakukan itu. Ini kan hanya teknis," ujarnya. Ia berujar saat ini yang paling penting ialah menyatukan pandangan mengenai pentingnya haluan negara.

    Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi mengatakan GBHN sangat penting sebagai pedoman pembangunan bangsa. Menurut dia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ada saat ini tidak bisa memberikan arah pembangunan karena bersifat teknokratik. "Haluan negara lebih bersifat ideologis dan mampu berfungsi memberi arah bagi pembangunan nasional," ucapnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?