Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Haluan Negara, Megawati Minta Indonesia Contoh Cina

image-gnews
Megawati Soekarnoputri melihat koleksi foto dalam acara peluncuran buku
Megawati Soekarnoputri melihat koleksi foto dalam acara peluncuran buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. Dalam peluncuran buku tersebut terdapat beberapa foto Megawati saat menjabat sebagai presiden ke-5. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan rencananya untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara harus didukung oleh semua pihak.

"Bukan lagi berembuk dengan sekat-sekat, tapi secara nasional," kata Megawati dalam pidato kunci Konvensi Nasional Haluan Negata di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Maret 2016.

Menurut dia, bangsa Indonesia harus kembali merepresentasikan diri di dunia internasional dan menunjukkan sebagai negara yang tahu arah dan tujuannya. Haluan negara, kata Megawati, sama pentingnya seperti konsep pola pembangunan semesta berencana yang dicetuskan Presiden Sukarno.

"Sudah saatnya mikir ulang tujuan bangsa kita, harus diputuskan oleh konsensus bangsa. Ini loh, katakan misal (rencana) mau 50 tahun atau 100 tahun, silahkan," katanya.

Megawati mengatakan, Indonesia seharusnya bisa mencontoh Republik Rakyat Cina. Di sana, kata dia, bahkan pemerintah di tingkat provinsi sudah memiliki rencana pembangunan hingga 100 tahun ke depan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk kembali memunculkan GBHN, Megawati menyarankan dilakukan amandemen terbatas UUD 1945. Amandemen dilakukan agar pembahasan bisa dilakukan secara fokus. Dalam penyusunan haluan negara, kata dia, ini semua ide harus ditampung, termasuk ide dari partai.

"Terapannya kayak bikin daftar isian masalah, DPR kan selalu lakukan itu. Ini kan hanya teknis," ujarnya. Ia berujar saat ini yang paling penting ialah menyatukan pandangan mengenai pentingnya haluan negara.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Ravik Karsidi mengatakan GBHN sangat penting sebagai pedoman pembangunan bangsa. Menurut dia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ada saat ini tidak bisa memberikan arah pembangunan karena bersifat teknokratik. "Haluan negara lebih bersifat ideologis dan mampu berfungsi memberi arah bagi pembangunan nasional," ucapnya.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

6 Februari 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Papua Barat Daya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/8/2022). Foto:Prima
Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Sri Lanka Meloloskan Amendemen Konstitusi untuk Memangkas Kekuasaan Presiden

22 Oktober 2022

Orang-orang mengantre untuk menerima makanan di dapur umum di luar gereja, di tengah krisis ekonomi negara, di Kolombo, Sri Lanka, 25 Juli 2022. REUTERS/Adnan Abidi
Sri Lanka Meloloskan Amendemen Konstitusi untuk Memangkas Kekuasaan Presiden

Perwakilan masyarakat sipil Sri Lanka menilai amendemen hanya mengutak-atik kekuasaan presiden dan tidak menerapkan perubahan signifikan.


Referendum Tunisia Setujui Konstitusi Baru, Presiden Lebih Berkuasa

17 Agustus 2022

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Referendum Tunisia Setujui Konstitusi Baru, Presiden Lebih Berkuasa

Konstitusi baru Tunisia memberi presiden kekuasaan jauh lebih besar, sementara oposisi menilai referendum tidak sah.


Bambang Soesatyo Sebut Konstitusi Seharusnya Diamandemen Oleh Setiap Generasi

22 Mei 2022

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo Sebut Konstitusi Seharusnya Diamandemen Oleh Setiap Generasi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo tetap menilai konsitusi perlu diamandemen untuk menjawab tantangan zaman.


Wakil Ketua MPR Yakin Konstitusi Batal Diamandemen

15 April 2022

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Ruangan sidang terlihat kosong, karena peserta yang hadir di tempat dibatasi hanya 60 undangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua MPR Yakin Konstitusi Batal Diamandemen

BP MPR menyepakati untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara melalui undang-undang, bukan amandemen UUD.


Bamsoet: Konstitusi Spirit Gapai Tujuan Negara

28 Oktober 2021

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Bamsoet: Konstitusi Spirit Gapai Tujuan Negara

Konstitusi harus dipahami sebagai ikhtiar dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.


Begini Penilaian Rocky Gerung terhadap Rencana Amandemen UUD 1945

15 September 2021

Rocky Gerung. Twitter/@rockygerung
Begini Penilaian Rocky Gerung terhadap Rencana Amandemen UUD 1945

Dari segi asas-asas bernegara, Rocky Gerung memandang sudah terjadi cacat logika karena MPR sibuk sendiri membuat proposal amandemen UUD 1945.


Pakar UGM Khawatir Amandemen UUD 1945 Jadi Pintu Masuk Masa Jabatan 3 Periode

15 September 2021

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Ruangan sidang terlihat kosong, karena peserta yang hadir di tempat dibatasi hanya 60 undangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar UGM Khawatir Amandemen UUD 1945 Jadi Pintu Masuk Masa Jabatan 3 Periode

Zainal mengungkapkan ada sejumlah kemungkinan dari adanya amandemen UUD 1945. Apa saja?


Bamsoet: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sulit Terjadi

14 September 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sulit Terjadi

Rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain.


Sejarah Perubahan UUD di Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi

30 Agustus 2021

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Ruangan sidang terlihat kosong, karena peserta yang hadir di tempat dibatasi hanya 60 undangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejarah Perubahan UUD di Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi

Indonesia pernah mempunyai dua UUD yang berbeda dengan UUD 1945 yang diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan.