Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Siapkan Tim Dokter untuk Otopsi Jenazah Siyono  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Ketua Komisioner Komnas HAM, Muhfid Abbas didampingi anggota Komisioner Komnas HAM menggelar jumpa pers terkait kasus Siyono di kantor MUI Jakarta, 30 Maret 2016. TEMPO/Inge Safitri
Ketua Komisioner Komnas HAM, Muhfid Abbas didampingi anggota Komisioner Komnas HAM menggelar jumpa pers terkait kasus Siyono di kantor MUI Jakarta, 30 Maret 2016. TEMPO/Inge Safitri
Iklan

TEMPO.CO, Klaten - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah menyiapkan sekitar lima hingga delapan dokter ahli forensik dari universitas dan rumah sakit Muhammadiyah guna mengotopsi jenazah Siyono.

“Otopsi akan segera dilakukan, tapi kami tidak bisa menyebutkan kapan. Nanti akan kami umumkan, tidak bisa sebutkan kapan,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak setelah menemui keluarga Siyono di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang, 30 Maret 2016.

Siyono, 33 tahun, tewas dalam status tahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri. Ayah lima anak itu meninggal saat proses pemeriksaan pada Jumat, 11 Maret 2016. Polri menyatakan Siyono tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah berkelahi dengan seorang anggota Densus yang mengawalnya. Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menemukan sejumlah kejanggalan dalam kematian Siyono.

Selain termasuk dalam proses advokasi terhadap istri dan keluarga Siyono yang menuntut keadilan, Dahnil mengatakan, otopsi yang akan dilakukan Muhammadiyah juga atas permintaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Otopsi itu proses independen oleh lembaga seperti Muhammadiyah. Karena (permintaan otopsinya) tidak digubris oleh aparat formal, Komnas HAM meminta tolong Muhammadiyah,” kata Dahnil.

Kendati demikian, Dahnil berujar, hal ihwal otopsi jenazah Siyono belum dibicarakan spesifik. “Apakah akan dilakukan di sini (Desa Pogung) atau di RS Muhammadiyah terdekat, nanti kami umumkan,” ujar Dahnil.

Rencana otopsi itu menimbulkan reaksi negatif dari Kepala Desa Pogung. Perangkat Desa Pogung menggelar pertemuan di balai desa setempat pada Selasa malam, 29 Maret 2016, yang dipimpin Kepala Desa Pogung Djoko Widoyo. Pertemuan itu menghasilkan surat pernyataan yang mereka sebut kesepakatan bersama warga Desa Pogung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isi kesepakatan itu menyebutkan ada tiga sanksi dari warga jika ada pihak keluarga Siyono yang mengizinkan jenazah Siyono diotopsi. Sanksi pertama, otopsi harus dilakukan di luar Desa Pogung. Kedua, jenazah Siyono tidak boleh dimakamkan lagi di Desa Pogung setelah diotopsi. Ketiga, keluarga Siyono yang mendukung otopsi tidak boleh tinggal di Desa Pogung.

“Kami hanya mengakomodasi kepentingan bersama warga. Warga hanya meminta supaya tercipta iklim yang kondusif di Desa Pogung,” kata Djoko saat ditemui di kantornya pada Rabu pagi.

Meski setuju dengan keinginan Djoko yang menolak otopsi, kakak Siyono, Wagiyono, tetap keberatan dengan dua sanksi yang tertera dalam surat pernyataan kesepakatan bersama warga Desa Pogung. “Keluarga kami sudah dalam kondisi seperti ini masak masih harus ditambah (beban) lagi,” kata Wagiyono.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

6 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

6 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

11 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

14 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

16 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

17 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?