INFO MPR - Gubernur, wali kota, dan bupati saat ini disorientasi pada tugas dan tanggung jawab sesungguhnya sebagai kepala daerah. Padahal, kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sudah mengatur semua tugas dan tanggung jawab kepala daerah.
“Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi tugas kepala daerah cuma satu, melayani rakyat dan melayani negara. Karena itu, harus ada arah pembangunan nasional,” ujar Zulkifli saat memberi sambutan pada Konvensi Nasional bertajuk “Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Haluan Negara”, Rabu, 30 Maret 2016, di Jakarta.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, FKPPI, dan Forum Rektor. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara kunci dalam acara ini. Hadir juga Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, serta petinggi partai, Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung.
Zulkifli menjelaskan, MPR sebagai rumah rakyat terbuka untuk siapa pun. Dan dari banyaknya pemikiran soal amandemen yang datang ke MPR, hampir semuanya sepakat akan pentingnya haluan negara.
Namun, ujar Zilkifli, sebelum haluan negara dibahas lebih lanjut, perlu dilakukan tahapan untuk mendapat masukan. Salah satunya dalam bentuk pendalaman di focus group discussion (FGD) di semua kampus.
“Sekurang-kurangnya 50 kampus dan harus disinkronkan dengan pakar hukum tata negara, kementerian, lembaga, gubernur, wali kota, bupati, partai politik, dan public hearing agar kita bisa melakukan haluan negara secara komprehensif,” ujar Zulkifli.
Sebagai pembicara kunci, Megawati mengakui bahwa bangsa Indonesia memerlukan haluan negara. Apa pun sebutannya, Megawati mengajak semua elemen masyarakat melakukan rembuk nasional. “Kita harus melakukan rembuk nasional, bukan dengan sekat-sekat, bahwa kita suatu bangsa yang tahu arah tujuan berbangsa dan bernegara,” kata Megawati. (*)
