Ical: Ada GBHN, Presiden Tak Bisa Seenaknya Ubah Pembangunan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. TEMPO/SG Wibisono

    Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. TEMPO/SG Wibisono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengatakan garis besar haluan negara menjadi penting dalam rencana pembangunan suatu negara. Dengan adanya GBHN, pembangunan bisa fokus dan tidak akan berubah meskipun presiden berganti.

    "Kita memerlukan panduan jangka panjang, katakanlah 10 x 5 tahun atau paling tidak 5 x 5 tahun, yang disepakati MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)," kata Aburizal di arena Konvensi Nasional tentang Haluan Negara di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Maret 2016.

    Dalam acara itu, hadir mantan presiden Megawati Sukarnoputri, mantan wakil presiden Tri Sutrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan para elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain Hasto Kristiyanto dan Andreas Hugo Pareira.

    Pria yang akrab disapa Ical itu menuturkan, setelah reformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki, sehingga memerlukan empat kali amendemen UUD 1945 yang berujung penghapusan GBHN. Tapi saat ini perbaikan GBHN diperlukan kembali untuk kembali hidup berbangsa dan berpancasila.

    Dengan adanya haluan negara, ucap Ical, pembangunan negara tidak bisa diubah dengan semaunya oleh presiden terpilih. "Semua pembangunan dapat berlanjut, tidak berubah tiap lima tahunan," ujarnya.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.