Fadli Zon Akui Partai Politik Kesulitan Mencari Sumber Dana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan salah satu kesulitan terbesar yang dialami partai politik adalah mencari sumber pendanaan.

    Menurut dia, belakangan ini hampir tidak ada partai politik yang hidup dari iuran atau sumbangan sukarela anggotanya. "Parpol saat ini hidup dari pemotongan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini sebagai bentuk sumbangan anggota dan sumbangan-sumbangan lain," ujar Fadli dalam diskusi publik bertema “Jalur Perseorangan: Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi” di Matraman, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

    Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR, berujar, partai politik pada era 1950 bisa berjalan dengan baik karena masih menerapkan biaya operasional dari sumbangan para anggotanya. "Anggota Masyumi dulu itu punya kartu keanggotaan. Mereka bayar iuran kepada parpol karena parpol sebagai wadah yang memperjuangkan kepentingan mereka," katanya.

    Maka, menurut Fadli, perlu dipikirkan bagaimana partai politik bisa mengumpulkan sumber dana ke depannya. "Dulu parpol juga boleh buka usaha. Ada yang punya konsesi minyak, kebun teh, bengkel. Jadi mereka ada satu mesin untuk usaha, sehingga ada dana dan enggak ada korupsi," ucapnya. 

    Menurut Fadli, salah satu jalan keluar yang dipikirkan adalah melalui political financing agar partai politik tak melakukan penyimpangan dalam proses pencarian sumber dana. Fadli menuturkan tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dengan demikian, partai politik adalah pilar yang sangat penting dalam demokrasi sekaligus wadah yang diciptakan dalam proses berdemokrasi. Namun, menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini belum ideal. 

    Pemikiran masyarakat tentang makna demokrasi, ujar Fadli, perlu dikoreksi. "Kita harus sejahtera dulu baru berdemokrasi dengan tenang, enggak mungkin dilakukan ketika rakyat lapar, saat rakyat miskin," tuturnya.

    Fadli mengatakan kondisi ini yang kemudian menimbulkan penyimpangan demokrasi, seperti timbulnya praktek politik uang dan tindakan anarkistis. "Praktek politik uang bukan hanya kehendak calon, masyarakat, dan parpol, tapi keadaan yang memungkinkan demokrasi enggak bisa berjalan. Bohong kalau semua murni baik-baik saja," ucapnya.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.