Jokowi Sindir DPR: Tak Perlu Bikin Banyak Undang-Undang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi berpidato dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di Jakarta, 10 Maret 2016. PLB ini berlokasi di kawasan Industri Cipta Krida Bahari. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang. Menurut dia, DPR lebih baik memproduksi sedikit undang-undang, tapi dengan kualitas yang baik. 

    "DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun cukup, tapi kualitasnya betul-betul baik. Bukan quantity. Jumlah 40 atau 50 undang-undang untuk apa," kata Jokowi saat menghadiri acara dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, 30 Maret 2016. 

    Presiden mengatakan regulasi atau aturan perundang-undangan tidak perlu banyak-banyak. Menurut Jokowi, buat apa banyak, tapi tidak memudahkan masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan. 

    Jokowi juga sempat melontarkan candaan. Menurut dia, pasti ada alasan tertentu mengapa DPR ngotot agar produksi undang-undang harus banyak. "Saya enggak usah sebutkan di sini kenapa DPR senang (undang-undang) banyak?" kata Jokowi yang disambut tawa para hadirin. 

    Pemerintah, kata Jokowi, akan fokus melakukan deregulasi. Menurut dia, regulasi atau aturan tidak seharusnya malah menjadi hambatan. Jokowi mencontohkan adanya 42 ribu aturan, seperti Perpres, Perda, Permen, yang justru menyulitkannya saat mengeksekusi kebijakan. 

    "Saya tanya Menteri Bappenas berapa regulasi yang ada, ada 42 ribu aturan. Saya tanya Menteri Dalam Negeri kok numpuk 30 ribu Perda. Bayangkan kapal sebesar ini aturannya numpuk. Ini menjerat kita sendiri. Kecepatan kita bertindak jadi terhambat karena aturan," katanya. 

    Presiden mengatakan logika berpikir mengenai aturan harus diubah. Menurut dia, yang menghasilkan regulasi adalah pemerintah dan DPR. Jika menyulitkan, regulasi itu seharusnya dihapus saja. 

    Dalam pidatonya di acara ISEI, Presiden juga sempat menyinggung mengenai era keterbukaan dan kompetisi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dwelling time. Presiden didampingi sejumlah menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.