Presiden Jokowi Rapatkan Proyek Hambalang di Istana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 19 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi pada 2011.  TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    Sejumlah bangunan wisma atlet yang terbengkalai di Desa Hambalang, Bogor, 19 Maret 2016. Proyek yang rencananya digunakan untuk para atlet ini terhenti akibat kasus korupsi pada 2011. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Presiden Joko Widodo terhadap Pusat Olahraga Hambalang tak berhenti pada kunjungan beberapa waktu lalu. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas untuk menentukan langkah terkait dengan penanganan Hambalang pada hari ini, 30 Maret 2016.

    "Rapat terbatas terkait dengan tindak lanjut pembangunan infrastruktur pendukung olahraga di Hambalang," hal ini sebagaimana dikutip dari agenda kegiatan Presiden Joko Widodo.

    Ketika mengunjungi Hambalang pada 18 Maret lalu, Presiden Jokowi mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Presiden Jokowi meminta keduanya menindaklanjuti kemungkinan untuk meneruskan proyek yang 4 tahun mangkrak itu.

    Menanggapi permintaan Presiden Jokowi, Basuki membentuk tim teknis bangunan Hambalang pada 21 Maret 2016. Tim berisi sejumlah ahli dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Tugas mereka untuk mulai mengaudit bangunan mulai pengendalian pergerakan tanah, sistem drainase, dan jalan lingkungan.

    Dua kementerian tersebut dan BPKP sepakat membentuk tim terpadu, yang khusus membidangi proyek Hambalang lintas lembaga. Tim melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyidik perkara korupsi proyek Hambalang, telah memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk melanjutkan proyek Hambalang lagi. Namun KPK meminta syarat ada hasil evaluasi, rencana manajemen, dan time table untuk pekerjaan mereka.

    "Ini agar KPK bisa mengikuti jadwalnya supaya tidak menimbulkan masalah baru," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin, 28 Maret 2016.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dijen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot Terkait Harun Masiku

    Pencopotan Ronny Sompie dinilai sebagai cuci tangan Yasonna Laoly, yang ikut bertanggung jawab atas kesimpangsiuran informasi kasus Harun.