Korupsi, Anggota Forum G-20 Tak Akan Dapat Visa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Reno Esnir

    ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, mengatakan, kerja sama dalam forum G-20 sangat penting. Terutama karena sebelumnya para pemimpin negara telah berkomitmen tidak memberikan ruang bagi koruptor. "Disepakati tidak diberikan visa bagi para koruptor yang jadi anggota G-20,” ucapnya, Selasa, 29 Maret 2016.

    Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan ini membahas kerjasama multilateral KPK dengan ketiga lembaga ini serta keikutsertaan KPK dalam forum-forum internasional.

    Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK, Dedie A Rachim, mengungkapkan, forum-forum internasional seperti G-20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mengkaji ulang soal United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). “Rencananya akan kami hadapi dan dibantu dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam persiapan-persiapannya ke depan," ujarnya.

    Dedie menjelaskan, pihaknya juga membahas forum APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) yang rencananya memilik sub grup terkait antikorupsi dan transparansi. Sementara Rizal mengungkapkan, KPK selama iini merupakan vocal point dalam salah satu working group di G20. "Mereka masuk dalam anti-corruption working group dan di situ ada action plan yang disusun 2015-2016," ujarnya.

    ARIEF HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.