Tuntut Rekan Dibebaskan, Buruh Unjuk Rasa di Depan PN Jakpus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.S.P.LEM.SPSI) melakukan persiapan unjukrasa jelang Hari Buruh Internasional di kawasan rumah susun Jalan Sarijadi, Bandung, Jawa Barat, 30 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.S.P.LEM.SPSI) melakukan persiapan unjukrasa jelang Hari Buruh Internasional di kawasan rumah susun Jalan Sarijadi, Bandung, Jawa Barat, 30 April 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 28 Maret 2016. Mereka berdemonstrasi menolak kriminalisasi terhadap 23 aktivis buruh, 2 pengacara publik dan seorang mahasiswa. "Aksi ini dilakukan demi menegakkan demokrasi agar tidak setback ke masa Orde Baru," kata juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono pada unjukrasa itu.

    Unjuk rasa itu dilakukan beberapa serikat buruh di antaranya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).  

    Ratusan aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Menurut Kahar, 26 orang itu ditangkap karena bertindak anarkis ketika berunjuk rasa pada 30 Oktober 2015. Para aktivis justru mendapat kekerasan fisik berupa pemukulan, tendangan, hingga terkena semprotan gas airmata.  

    Unjuk rasa yang terjadi pada Oktober lalu mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2015 soal Pengupahan. Unjuk rasa pada Oktober 2015 lalu, kata Kahar, murni dilakukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

    Para pengunjuk rasa mengaku akan terus berdemo secara bertahap. Puncaknya pada 1 Mei 2016 mendatang. Mereka mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.