Jika Muktamar Gagal, PPP Terancam Tak Dapat Dana Partai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Mahkamah Partai dan Senior PPP memberikan pernyataan mendorong islah PPP melalui muktamar, di Jakarta, 27 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    Anggota Mahkamah Partai dan Senior PPP memberikan pernyataan mendorong islah PPP melalui muktamar, di Jakarta, 27 Maret 2016. TEMPO/Arkhelaus Wisnu

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak agar muktamar untuk mendorong islah segera dilakukan pada April mendatang. Anggota Mahkamah Partai yang juga tokoh senior PPP, Bachtiar Chamsyah, mengatakan apabila muktamar gagal terlaksana, PPP akan kesulitan dalam pemilihan kepala daerah pada 2017.

    “Seandainya gak bisa diselesaikan, PPP akan sulit maju di pilkada meski itu pada 2017,” kata Bachtiar di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Ahad, 27 Maret 2016.

    Bachtiar mengatakan seorang calon kepala daerah tidak mungkin memiliki dua rekomendasi kepengurusan yang berbeda. Dia juga khawatir dana partai tidak cair apabila masih ada dualisme kepengurusan. “Dana partai itu kan dari jumlah anggota DPR. Kalau tidak selesai, dana itu tidak cair,” katanya.

    Persoalan paling krusial, kata Bachtiar, adalah bagaimana mengajak semua pihak yang berada di dalam dan yang merasa ditinggalkan untuk bermuktamar. ”Saya lagi kerja keras. Prinsipnya mereka mau muktamar, tapi bagaimana mengajaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, Bachtiar menjelaskan, Mahkamah Partai meminta agenda muktamar pada April agar tidak mengganggu agenda nasional seperti verifikasi partai menjelang pemilihan umum. Para senior PPP, kata dia, berkepentingan untuk membuat PPP bersatu membentuk kepengurusan yang lebih baik.

    Bachtiar yakin muktamar adalah cara untuk menyelesaikan silang pendapat dualisme kepemimpinan PPP beberapa tahun terakhir. Desakan adanya muktamar ini, menurut dia, muncul setelah berdiskusi dengan Djan Faridz dan Suryadharma Ali.

    Bachtiar merasa perlu menyamakan pandangan di antara senior partai untuk menyelesaikan perselisihan partai. "Landasan hukumnya, kembali ke kepengurusan Muktamar Bandung," ujarnya.

    ARKHELAUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?