Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

Kontrak label Halal AHFS dengan MUI

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat.

“Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulhamid dalam siaran pers yang diterima Tempo, di Jakarta, Ahad 27 Maret 2016.

Abdulhamid menjelaskan dana masyarakat yang masuk ke rekening MUI berasal dari biaya sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukan saja untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik, tetapi juga semua barang dan jasa. Menurut dia, masyarakat harus mulai kritis terhadap kondisi keuangan nonpemerintah seperti MUI.

Menurut UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Abdulhamid menilai bahwa MUI adalah badan publik. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai badan publik ini bukan saja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga badan lain atau organisasi nonpemerintah yang sumber dananya berasal daru APBN, APBD, dan sumbangan masyarakat.

Karena itu, MUI, kata dia, wajib menginformasikan program dan laporan keuangannya ke publik dengan mengelola lembaga secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Badan publik juga tidak boleh menunggu diminta informasinya tapi harus proaktif mengumumkannya ke masyarakat,” ujar Abdulhamid.

Atas dasar itulah, kata dia, KIP mempertanyakan kondisi keuangan MUI saat ini. Abdulhamid menilai tidak ada keterbukaan program dan laporan keuangan di lembaga tersebut secara periodik. Menurut dia, wajar apabila masyarakat mempertanyakan keterbukaan informasi MUI yang ingin mensertifikasi banyak jenis barang. “Jika makin banyak obyek yang disertifikasi maka akan semakin banyak pula uang masuk ke MUI,” tutur dia.

Abdulhamid menilai masyarakat harus kritis mempertanyakan laporan keuangan MIU. Sebab, kata dia, biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang disertifikasi, pasti pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen. “Uang yang dibayar produsen tersebut (ke MUI--) pasti dimasukkan ke komponen biaya produksi dan ujung-ujungnya menyebabkan harga jual produknya naik,” kata Abdulhamid.

ARKHELAUS W.






Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

16 hari lalu

Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

Berita seputar protes anggota DPRD DKI terhadap besarnya dana hibah Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta jadi pemuncak Top 3 Metro.


Gubernur BI Beberkan 3 Hal Istimewa dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022

6 Oktober 2022

Gubernur BI Beberkan 3 Hal Istimewa dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022

Pameran yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) itu digelar pada 5-9 Oktober 2022 oleh BI.


Kemenag Buka 6.179 Lowongan Kerja Pendamping Proses Produk Halal, Simak Syaratnya

17 Agustus 2022

Kemenag Buka 6.179 Lowongan Kerja Pendamping Proses Produk Halal, Simak Syaratnya

Kementerian Agama membuka lowongan kerja untuk 6.179 posisi pendamping proses produk Halal atau PPH. Apa saja syarat yang harus dipenuhi?


63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

27 Juli 2022

63 Ormas Islam Deklarasi Al Mitsaq Al-Ukhuwah di Milad MUI, Antisipasi Pemilu 2024

Sebanyak 63 ormas Islam mendeklarasikan Al Mitsaq Al-Ukhuwah atau Kesepakatan Persaudaraan dalam salah satu rangkaian acara Milad ke-47 MUI.


Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

25 Juli 2022

Buya Hamka: Sastrawan sekaligus Ketua MUI Pertama

Buya Hamka memiliki nama panjang Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau.


Pedagang Roti sampai Obat Komplain soal Sertifikasi Halal ke Jokowi

13 Juli 2022

Pedagang Roti sampai Obat Komplain soal Sertifikasi Halal ke Jokowi

Jokowi langsung berjanji bakal mengecek keluhan Wage.


UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikat Halal

22 Juni 2022

UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikat Halal

Kementerian Agama menargetkan 10 juta produk mengantongi sertifikat halal pada 2022.


UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikasi Halal

22 Juni 2022

UMKM NTB Didorong Kantongi Sertifikasi Halal

Kementerian Agma menargetkan 10 juta produk mengantongi sertifikasi halal pada 2022.


MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

8 Juni 2022

MUI Lebak: Belum Ditemukan Aktivitas Khilafatul Muslimin

MUI Kabupaten Lebak, Banten, meminta polisi menindak tegas Khilafatul Muslimin jika bertentangan dengan Pancasila


Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

27 Mei 2022

Mengenang Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Orang Memberinya Gelar Bapak Bangsa

Anwar Abbas menilai Syafii Maarif layak mendapatkan gelar Bapak Bangsa.