Dana Aspirasi Rp 500 Juta Setiap Anggota DPRD Bone Jadi Sorotan  

Reporter

Kantor DPRD Bone. Bonekab.go.id

TEMPO.CO, Watampone - Kucuran dana aspirasi Rp 500 juta untuk setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan para pemerhati masalah sosial dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 itu dinilai tidak tepat sasaran.

Salah seorang pemerhati sosial, Andi Syamsu Alam, mengatakan penggunaan dana aspirasi lebih banyak untuk bidang infrastruktur, seperti pengaspalan jalan. Pengucuran dana untuk 45 anggota Dewan, termasuk pimpinan, itu diperuntukkan bagi konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Total anggaran mencapai Rp 22,5 miliar.

Menurut Syamsu, seharusnya dana aspirasi lebih banyak digunakan untuk membenahi sarana pendidikan.  Dia memberi contoh fasilitas yang minim di SMA Negeri 4 Watampone. Jumalah meja dan kursi terbatas sehingga siswa belajar sambil duduk di lantai. “Kesejahteraan guru, terutama guru honorer, seharusnya mendapat perhatian,” katanya kepada Tempo, Minggu, 27 Maret 2016.

Syamsu menduga terjadi permainan dengan perusahaan kontraktor karena penggunaan dana aspirasi lebih banyak untuk bidang infrastruktur. “Apakah semua konstituen di daerah pemilihan setiap anggota Dewan hanya meminta penanganan sektor infrastrukur,” ujarnya.

Salah seorang pengurus Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Bone, Andi Asrul, mengungkapkan temuan LSM ihwal adanya penyimpangan penggunaan dana. “Antara kontraktor pelaksana proyek infrastruktur dengan anggota Dewan terjadi apa yang disebut praktek transaksional,” ucapnya. Dia siap membeberkan data pendukung atas temuan itu.

Sekretaris DPRD Bone, Andi Ruslan, mengakui setiap anggota DPRD mendapatkan alokasi dana Rp 500 juta. Namun dia tidak mengetahui penggunaannya. "Itu tergantung masing-masing anggota Dewan,” ucapnya.

Salah seorang anggota DPRD Bone, Andi Idris Rahman, menjelaskan penggunaan dana aspirasi berdasarkan keinginan konstituen yang dihimpun hingga akhir Februari lalu. “Kami tidak tahu jumlahnya karena diberikan dalam bentuk proyek infrastruktur,” tuturnya.

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Komisi IV, Andi Baso Ryad. Penggunaan dana sesuai aspiransi konstituen, dari tingkat lingkungan dan dusun. “Selain untuk infrastruktur, juga membantu biaya kesehatan, seperti iuran BPJS Kesehatan.”

ANDI ILHAM






APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

9 hari lalu

APBD 2023 Disetujui, Masyarakat Diharapkan Rasakan Manfaat Program Pemerintah

Raperda APBD Kabupaten Kediri tahun 2023 diketahui telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)


Rumah Sakit Khusus Anak Urgen Dibangun di Jakarta, DPRD: Dana, Kita Banyak Kok

31 hari lalu

Rumah Sakit Khusus Anak Urgen Dibangun di Jakarta, DPRD: Dana, Kita Banyak Kok

Iman Satria menilai pengadaan rumah sakit khusus anak seperti disampaikan anggota Komisi Bidang Kesra Merry Hotma, sebagai usulan yang baik.


Gagal Ginjal Akut Jangkiti Puluhan Anak Jakarta, DPRD Puji Langkah DKI

32 hari lalu

Gagal Ginjal Akut Jangkiti Puluhan Anak Jakarta, DPRD Puji Langkah DKI

Idris Ahmad menilai langkah Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah tepat perihal gagal ginjal akut yang sudah menjangkiti puluhan anak di Jakarta.


Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

44 hari lalu

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

Gibran dan Bima Arya kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilh DPRD yang diusulkan watimpres dan MPR.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

45 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

50 hari lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

55 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

14 September 2022

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

13 September 2022

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

13 September 2022

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.