Concern HNW Terkait KPK hingga UU Wirausaha

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bila usulan itu ditetapkan menjadi undang-undang maka akan membuat kita profesional dan unggul.

    Bila usulan itu ditetapkan menjadi undang-undang maka akan membuat kita profesional dan unggul.

    INFO MPR - Saat bebrbicara di acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Jakarta Selatan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan concernnya pada beberapa masalah bangsa. Acara yang digelar di Aula DPR Kalibata, Jakarta Selatan pada 27 Maret 2016 tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat.

    Disampaikan dalam pertemuan tersebut, Hidayat Nur Wahid yang arab disapa HNW ini mendorong agar KPK memberantas masalah korupsi yang berskala besar. “Yang nilainya ratusan miliar bahkan triulinan, bukan hanya memberantas yang skala kecil, cuma satu miliar bahkan hanya ratusan juta,” ungkapnya. Untuk itu HNW mendorong agar KPK diperkuat agar kasus seperti BLBI dan Century juga dibongkar.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini juga menyampaikan pentingnya membuat undang-undang anti LGBT. “Komunitas tersebut membahayakan. Di Rusia saja yang tidak berideologi Pancasila mempunya UU Anti LGBT,” tegasnya.

    Menyinggung soal aturan atau undang-undang soal umroh, HNW mengungkapkan perlunya aturan soal umroh supaya masyarakat lebih terjamin. Selama ini menurut Hidayat Nur Wahid, Kementerian Agama hanya mengurusi masalah haji. “Padahal jumlah masyarakat yang melakukan umroh lima kali dibanding jumlah masyarakat yang berhaji. Perlu aturan jelas supaya tidak ada agen umroh abal-abal,” tuturnya.

    Sebagai wakil rakyat, Hidayat menuturkan bila terus memperjuangkan undang-undang kewirausahaan. Usulan undang-undang ini pun didukung secara aklamasi di parlemen. “Bila usulan itu ditetapkan menjadi undang-undang maka akan membuat kita profesional dan unggul sehingga memperkuat usaha kecil, menengah, dan koperasi,” tutupnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.