PPP Jawa Tengah Kubu Djan Faridz Desak Muktamar Ditunda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berpidato saat pembukaan Silaturahmi Nasional PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 5 Februari 2016. ANTARA FOTO

    Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berpidato saat pembukaan Silaturahmi Nasional PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 5 Februari 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Semarang - Rencana penyatuan dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan tampaknya akan kembali menemui kegagalan. PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz menyatakan, hingga kini, belum ada solusi yang bisa diterima semua pihak.

    Rencananya, bulan depan akan digelar muktamar islah. “Kami mengimbau muktamar yang seakan-akan sebagai muktamar islah itu ditunda dulu hingga tercapai bentuk islah yang win-win solution,” kata Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz, Haidar, kepada Tempo di Semarang hari ini, Jumat, 25 Maret 2016.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung, Romahurmuziy, menuturkan muktamar islah digelar April 2016 atau sebelum tahap awal pemilihan kepala daerah 2017. Muktamar islah ini sebagai tindak lanjut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Februari lalu bahwa kepengurusan PPP yang sah adalah hasil Muktamar Bandung.

    Haidar menyatakan, hingga kini, pihaknya belum mendapat undangan pelaksanaan muktamar islah. “Sepertinya muktamar itu tak akan mengundang kami,” ucapnya.

    Menurut kubu ini, konsep islah yang dibuat hingga kini masih setengah hati. PPP kubu Romahurmuziy terlalu dominan dan mengabaikan PPP kubu Djan Faridz. Untuk itu, PPP Jawa Tengah kubu Djan Faridz mendesak Romahurmuziy konsisten dengan pernyataannya.

    Menurut Haidar, Romahurmuziy pernah menyatakan yang kalah mengikuti yang menang. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 601, yang berwenang melaksanakan muktamar adalah pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta. Karena itu, Haidar meminta Romahurmuziy bergabung dulu dengan kubu Djan Faridz, kemudian dilanjutkan dengan muktamar. “Sayang, Mas Romy menolak tawaran Djan Faridz untuk menempati posisi Sekretaris Jenderal PPP,” tutur Haidar.

    Adapun Ngainirrichadl dari PPP Jawa Tengah kubu Romahurmuziy menyatakan saat ini kepengurusan PPP hanya ada satu, yakni hasil Muktamar Bandung. “Tak ada lagi kubu-kubuan,” katanya.

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini menyatakan para pengurus PPP Jawa Tengah akan berangkat ke muktamar islah. Namun, ucap dia, hingga kini, belum semua pengurus di kabupaten/kota siap berangkat. Dari 35 pengurus di kabupaten/kota, baru 24 yang siap berangkat. “Insya Allah, nanti 35 DPC akan siap berangkat ke muktamar, akan dikoordinasikan,” ujarnya.

    ROFIUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.