Kasus HAM Masa Lalu, Kejaksaan Janji Penuhi Target Luhut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis menggelar aksi Kamisan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 21 Januari 2016. Sembilan tahun sudah aksi menuntut penuntasan masalah pelanggaran HAM pada pemerintah ini digelar di Bandung. TEMPO/Prima Mulia

    Aktivis menggelar aksi Kamisan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 21 Januari 2016. Sembilan tahun sudah aksi menuntut penuntasan masalah pelanggaran HAM pada pemerintah ini digelar di Bandung. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Amir Yanto mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Sebabnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan kasus ini ditutup pada tanggal 2 Mei 2016.

    "Kalau Menteri bilang gitu, artinya ya itu targetnya. Kita harus kerja keras untuk itu," kata dia di Kejaksaan Agung, Kamis, 24 Maret 2016.

    Amir mengatakan, saat ini Kejaksaan Agung bersama dengan Komnas HAM masih meneliti kembali soal pelanggaran HAM masa lalu. "Masih belum keluar hasil penelitiannya," ucap dia.

    Sebelumnya, Luhut mengadakan rapat dengan Komnas HAM untuk membahas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu sudah dalam tahap akhir.

    Menurut Luhut, Kemenkopolhukam dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah nyaris sepakat. Pemerintah memastikan jalur non-yudisial atau tanpa pengadilan untuk menyelesaikannya.

    Pemerintah Indonesia berutang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selain tragedi 1965, kasus Tanjung Priok, Talangsari, Wasior di Papua, penembakan misterius, Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2 menjadi rentetan peristiwa yang masih membayang.

    Kasus-kasus itu sudah selesai diselidiki Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung menolak melanjutkan kasus itu ke penyidikan meski Komnas HAM mengindikasikan ada pelanggaran HAM dalam perkara-perkara tersebut.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.