Ini Respon Ahok Ketika Dilarang Ikut Lelang Buku Megawati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalaman dengan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara peluncuran buku

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersalaman dengan Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara peluncuran buku "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak ikut serta dalam lelang buku Megawati dalam Catatan Wartawan, Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Dalam lelang, nama Ahok tidak masuk ke dalam nama yang disebutkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

    Usai acara, Ahok mengaku memahami hal tersebut. "Makanya Ibu bilang ikut, ntar gw dibilang mahar lagi," kata Ahok di Gedung Arsip Nasional, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.

    Sejumlah pejabat yang datang turut memberikan sumbangan untuk lelang buku itu. Sumbangan pertama datang dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendro Priyono sebesar Rp 100 juta. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Puan Maharani juga turut menyumbangkan Rp 100 juta. Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga menyumbangkan Rp 100 juta. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyumbangkan Rp 25 juta.

    Sejumlah pejabat lain juga turut menyumbangkan untuk buku ini. Besarnya sumbangan cukup beragam dari Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. Sementara, Ahok sendiri tidak menyumbangkan, lantaran Mega menolaknya.

    Tak hanya melarang ikut dalam lelang, Mega juga beberapa kali mengeluarkan komentar menyindir Ahok. Mengenai hal ini Ahok menolak berkomentar lebih banyak. "Nanti aku makan (dengan Megawati--), aku tanya sama Ibu deh," ujar dia.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.