Kakek Ridwan Kamil Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dalam konferensi pers terkait beredarnya informasi dirinya yang menampar sopir di Bandung, 21 Maret 2016. Kang Emil mengatakan hanya memegang dagu seorang sopir. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dalam konferensi pers terkait beredarnya informasi dirinya yang menampar sopir di Bandung, 21 Maret 2016. Kang Emil mengatakan hanya memegang dagu seorang sopir. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia (YMSI) Cabang Jawa Barat mengusulkan nama K.H. Muhyidin sebagai calon pahlawan nasional. Usut punya usut, Muhyidin adalah kakek dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Nenek Ridwan Kamil bernama Siti Hafsah, istri keempat dari Muhyidin.

    Ketua YMSI Cabang Jawa Barat Nina Herlina Lubis mengatakan, Muhyidin memang tidak dikenal lantaran tidak banyak dokumentasi tertulis yang menceritakan perjalanan hidupnya. Namun melalui penelitian yang cukup panjang baik lewat wawancara kepada pihak keluarga termasuk bekas murid-muridnya di Pesantren Pagelaran 1, 2 dan 3, Muhyidin diketahui sebagai salah satu pemimpin pasukan Hisbullah pada masa perang kemerdekaan.

    "Kami pergi ke perpustakaan nasional. Dalam beberapa koran, ternyata betul Kyai Haji Muhyidin ini adalah pimpinan Hisbullah pada perang kemerdekaan. Umumnya pasukan Hisbullah mengambil peran penting pada perang kemerdekaan di berbagai daerah," kata Nina seusai seminar usulan pahlawan nasional di Museum Sri Baduga, Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu, 23 Maret 2016.

    Nina menambahkan, melalui penelitian yang telah dilakukan baik observasi maupun studi literatur, Muhyidin layak diusulkan menjadi pahlawan nasional karena ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Muhyidin pernah dua kali di penjara karena dianggap tokoh berbahaya oleh pemerintah kolonialisme.

    "Kriteria yang disampaikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 dan PP 35 Tahun 2010 menurut saya terpenuhi. Hanya kami perlu membuat, menyusun, bukunya secara akademis dengan dilengkapin bukti supaya sampai ke tangan TP2GP," ucapnya.

    Sebelum usulan dimasukkan ke Kementerian Sosial dan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) , dalam waktu dekat YMSI Jawa Barat akan meminta rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan agar usulan tersebut diteliti oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) terlebih dahulu.

    Sementara itu, di dalam seminar tersebut usulan Nina Lubis sempat mendapat kritikan dari guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Susanto Zuhdi. Menurut dia, penelitian yang dilakukan YMSI untuk mengusulkan Muhyidin menjadi pahlawan nasional masih sumir karena masih kurang bukti literatur.

    Argumen Susanto diamini oleh Siti Aisyah, Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Kementerian Sosial RI sebagai dapur dari pemberian penghargaan pahlawan nasional. "Benar, dari Profesor Susanto jangan terburu-buru diusulkan. Lebih baik dicari lagi literaturnya. Masih kurang mendalam. Sayang kesempatan ini, jangan dibuang begitu saja," jelas Siti.

    Di tempat yang sama, Ridwan Kamil selaku perwakilan keluarga menambahkan, minimnya dokumentasi dan literatur yang menjelaskan perjuangan Muhyidin dikarenakan banyak riwayat hidup yang sengaja dihilangkan oleh kakeknya sendiri. "Kakek saya ini selama ini ceritanya tidak pernah dipublikasikan karena budaya menulis tidak banyak hadir waktu itu. Kakek saya dimata kami keluarga adalah pahlawan dalam membela republik yang memimpin ratusan pasukan menyerang Belanda di sana-sini utamanya di Bandung. Puncaknya adalah gugurnya uwak saya Edeng," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.