TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
"Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum Pendamping Dana Desa Dedi Rustandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Ratusan pendamping dana desa itu pernah menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun mereka tak lolos saat proses rekrutmen ulang.
Mereka meminta DPR mengawasi pelaksanaan program dana desa, khususnya proses rekrutmen yang dianggap ganjil dan tidak sesuai ketentuan. Selain itu, para pendamping desa juga menuntut dilakukan tes ulang secara transparan.
"Ada pendamping yang hanya berpendidikan SLTA, sementara ada pendamping yang memenuhi persyaratan dasar S-1 tapi tak lolos," kata seorang anggota rombongan aliansi, Uun Untamiharja.
Menurut Uun, terdapat sejumlah pendamping dana desa yang tak punya pengalaman dalam proses rekrutmen terbukti lolos seleksi. "Ada sekitar 3.000 orang ikut seleksi, yang terpilih 600 orang yang sebagian cuma SLTA. Kami punya pengalaman bertahun-tahun tapi dikalahkan," ucapnya.
Anggota DPR dari Komisi II Diah Pitaloka berjanji akan membantu para pendamping dana desa tersebut. Aspirasi itu, kata dia, akan diperjuangkan dalam forum rapat koordinasi dengan pemerintah. Dia pun menilai proses rekrutmen yang ada saat ini berjalan tidak transparan. "Akan kami sampaikan di rapat Komisi II dan juga di Komisi V," katanya.
GHOIDA RAHMAH
