Konflik Natuna, DPR Kritik Kunjungan Wapres Kalla ke Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kunjungan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Hainan, Cina, sejak Selasa, 22 Maret 2016, tidak tepat. Pasalnya, kunjungan tersebut dilakukan ketika konflik Natuna antara Cina dan Indonesia masih panas. 

    Konflik ini bermula dari penangkapan kapal nelayan Cina di perairan Natuna. Di tengah proses penangkapan, mendadak kapal penjaga laut Cina memotong dan mencoba menggagalkan upaya hukum aparat Indonesia.  

    "Harusnya Pak JK jangan ke Hainan dulu, dong. Kalau dia yang salah, jangan kita yang pergi. Jangan karena kita butuh Cina. Ini bukan persoalan kecil," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 23 Maret 2016.

    Baca juga: Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina  

    Fahri menuturkan Indonesia harus menggunakan kartu-kartu demokratik yang dimiliki dengan tepat. Persoalan kehormatan dan kedaulatan negara lebih penting. "Jangan pergi dulu sampai mereka minta maaf atau sampai mereka ada undangan resmi. Ini bukan persoalan kecil," katanya.

    Fahri menilai konflik Natuna sudah menyangkut pelanggaran teritorial serius. Menurut dia, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan penegakan wilayah hukum yang tak lagi menjadi ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI Angkatan Laut. "Jangan dikasih ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), ini bukan wilayahnya teknis perikanan, ini wilayahnya penegakan hukum," ucapnya.

    Baca juga: Menteri Susi Minta Cina Serahkan Kapal Pencuri Ikan  

    Kalla berangkat ke Cina untuk menghadiri pertemuan “Boao Forum for Asia Annual Conference” pada Kamis, 24 Maret 2016. Namun terdapat kemungkinan kunjungan itu juga digunakan Kalla untuk membahas kasus kapal coastguard Cina di perairan Natuna. "Bisa saja Pak JK akan menyinggung masalah tersebut dalam pidatonya atau pada kesempatan lain selama kunjungan," tutur juru bicara Wakil Presiden, Husein Abdullah, Selasa, 22 Maret 2016.

    GHOIDA RAHMAH | AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.