Ricuh Taksi Online vs Konvensional, Ini Langkah Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengemudi taksi membawa poster bertuliskan

    Sejumlah pengemudi taksi membawa poster bertuliskan "stop trasnportasi ilegal" saat melakukan aksi unjuk rasa di merdeka barat, Jakarta, 22 Maret 2016. Dalam aksi demo kali ini, mereka menuntut pemerintah untuk memberi tindakan tegas dengan membekukan operasional angkutan umum yang menggunakan mobil berpelat hitam. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas penyelarasan aturan terkait transportasi.

    "Kami akan pelajari, revisi undang-undang kita akan lihat karena prosesnya juga 1-2 tahun, intinya kami lihat mana format yang tepat," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa malam, 22 Maret 2016.

    Luhut mengatakan pemerintah membutuhkan waktu untuk mencari solusi terkait perselisihan kedua jenis layanan transportasi tersebut. "Ini enggak bisa dalam semalam atau membalikkan telapak tangan. Jadi beri kami waktu untuk cari solusi dan mengubah ini," katanya.

    Dalam konfrensi pers tersebut, hadir diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Nandang Jumantara, dan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) Jaya Brigadir Jenderal TNI Ibnu Tri Widodo.

    Hari ini, Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi tersebut di sejumlah lokasi. Lokasi tersebut di antaranya terjadi di Jalan Gatot Soebroto dan jalan tol arah DPR Senayan. para pendemo juga bergerak ke arah Balaikota DKI Jakarta, Istana Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

    Mereka protes keberadaan transportasi online, seperti Gojek, Grab, dan Uber yang dianggap ilegal, hari ini. Aksi tersebut berujung ricuh. Para demonstran melakukan aksi anarkistis.

    Dia memastikan pemerintah akan menjunjung asas keadilan bagi kedua belah pihak. Menurut dia, akan ada sejumlah syarat yang disesuaikan, seperti masalah tarif, pajak, dan izin usaha. "Harus bayar pajak, punya izin, karena yang beda juga masalah cost dan efisiensi," ucapnya.

    GHOIDA RAHMAH

    Catatan Redaksi:

    Berita ini telah direvisi pada Rabu, 23 Maret 2016. Dalam berita sebelumnya tertulis dalam konfrensi pers tersebut, hadir  Kepala Pusat Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infantri Heri Prakoso Ponco Wibowo. Seharusnya yang hadir adalah Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) Jaya Brigadir Jenderal TNI Ibnu Tri Widodo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.