TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berharap semua pihak bisa bersabar menunggu pemerintah menyelesaikan masalah konflik transportasi yang terjadi saat ini.
Pasalnya, menurut Luhut, penutupan aplikasi transportasi online tidak berarti menjadi solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam unjuk rasa pengemudi angkutan darat hari ini.
"Sabarlah, kan kita perlu waktu. Tidak seperti membalik telapak tangan," ujar Luhut dalam konferensi pers di media center Kementerian Politik, Selasa, 22 Maret 2016.
Luhut menuturkan, jika pemerintah menutup aplikasi segera, akan ada banyak pihak yang juga ribut. "Kalau ditutup hari ini, ada berapa banyak lagi yang ribut. Kasih waktu kepada kami untuk mencari solusi yang terbaik. Jangan bilang iya besok jadi. Kita lihat mana yang terbaik," tuturnya.
Luhut mengatakan jajarannya akan mempertemukan pengelola transportasi aplikasi dengan pengelola transportasi konvensional agar mendapat cara terbaik untuk mengatur sistem transportasi di Indonesia. Rencananya, besok Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Dinas Perhubungan DKI turut dalam pertemuan tersebut.
Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat se-Jabodetabek hari ini akan memprotes dan mendesak pemerintah menghentikan operasi perusahaan transportasi berbasis online. Unjuk rasa ini untuk mendesak pemerintah menghentikan operasi perusahaan transportasi berbasis online berpelat hitam, seperti GrabCar dan Uber.
PPAD menganggap keberadaan Uber dan Grab merugikan mereka. Aksi yang berlangsung sejak pagi tadi mulai anarkistis di beberapa wilayah.
Polda Metro Jaya menurunkan 6.000 personel gabungan untuk mengamankan dan membubarkan massa. Hingga saat ini unjuk rasa masih berlangsung.
INGE KLARA SAFITRI