Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengusaha dan DPRD Adu Urat Menyoal Batu Bara

image-gnews
Tempo/Firman Hidayat
Tempo/Firman Hidayat
Iklan

TEMPO.COCirebon - Pengusaha dan asosiasi pelayaran menyerahkan surat permohonan kepada DPRD Kota Cirebon. Surat tersebut berisi permohonan agar DPRD Kota Cirebon bisa mengirimkan rekomendasi yang membuka kembali aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon.

Tiga hari menjelang penutupan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon, pengusaha dan asosiasi pelayaran mendatangi DPRD Kota Cirebon. Mereka melakukan hearing dengan anggota dewan sebelum surat permohonan tersebut diserahkan.

Namun rapat sempat berlangsung tegang terutama saat salah satu anggota DPRD Kota Cirebon, Sumardi, mengeluarkan kata-kata yang keras karena kehadiran warga Kelurahan Panjunan yang kini sudah beralih mendukung bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Kami tidak ada masalah dengan Pelindo, KSOP dan lainnya. Kami mendukung masyarakat Kota Cirebon yang mengeluhkan dampak debu batu bara,” kata Sumardi.

Selama ini,lanjut Sumardi, seluruh anggota dewan berjuang agar Pelabuhan Cirebon ditutup untuk batu bara karena memang masyarakat yang menginginkannya. “Kalau kejadiannya seperti ini,dewan seolah diadu domba dengan Pelindo ,” kata Sumardi.

Hal yang sama pun diungkapkan anggota dewan lainnya, Didi Sunardi. “Kami sudah beberapa kali mendatangi Pelindo, KSOP, pergi ke Bandung hingga ke Jakarta untuk membawa aspirasi warga untuk menutup aktivitas batu bara di Pelabuhan Cirebon,” kata Didi.

Mereka pun, lanjut Didi, sudah berusaha agar tidak anggota dewan yang menerima uang sehingga penutupan bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon pun bisa gagal. Namun saat sudah berhasil akan ditutup, warga justru meminta agar aktivitas batu bara di Pelabuhan Cirebon bisa dibuka kembali.

Sementara itu Kasno, perwakilan warga Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, mengaku jika warga kembali mendukung aktivitas batu bara di Pelabuhan Cirebon kembali dibuka karena memang sudah merasakan dampak debu mulai berkurang. “Semua tuntutan warga pun sudah dipenuhi oleh Pelindo dan pengusaha batubara yang beroperasi di pelabuhan Cirebon,” kata Kasno. Tuntutan tersebut diantaranya meminimalkan debu batu bara dengan berbagai cara yang saat ini sudah dilakukan,seperti dengan penyiraman dan pemasangan jaring debu. Selain itu kompensasi kepada warga pun sudah diberikan. Karena semua tuntutan sudah dipenuhi, warga pun kembali mendukung bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, mengaku jika mereka akan tetap berpatokan dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan surat edaran dari KSOP Pelabuhan Cirebon yang berisi penutupan Pelabuhan Cirebon untuk aktivitas bongkar muat batu bara. Penutupan akan dilakukan 14 hari setelah surat tersebut dikeluarkan atau pada 26 Maret 2016 mendatang. “DPRD Kota Cirebon tetap pada keputusan pemerintah pusat,”kata Edi.

Kepada warga pun Edi berpesan jika ada kesepakatan dengan pengusaha batu bara untuk segera menyampaikannya kepada anggota dewan. “Agar semua kesepakatan yang dimuat warga dengan pengusaha itu legal dan memiliki kekuatan hukum,” kata Edi.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pengembangan Industri Pelayaran DPP INSA sekaligus wakil ketua angkutan khusus pelabuhan (Angsuspel), Agus Purwanto, mengaku sangat mengerti dengan keputusan yang diambil DPRD Kota Cirebon. “Karena itu sudah merupakan keputusan pemerintah pusat,” kata Agus. Hanya saja, lanjut Agus, mereka tetap berusaha mendatangi DPRD Kota Cirebon agar mereka bersedia untuk membantu mereka dan mengeluarkan surat rekomendasi pembukaan kembali pelabuhan Cirebon untuk bongkar batu bara.

Pengusaha batu bara, lanjut Agus, bisa saja pindah ke pelabuhan lain untuk bongkar batu bara. hanya saja untuk mengurus lahan, dan berbagai perizinan lainnya dibutuhkan waktu yang cukup panjang. “Tidak mungkin satu, dua bulan,” kata Agus. Sementara pasokan batu bara pun harus tetap dijaga karena sangat dibutuhkan oleh sejumlah pabrik. Jika nanti ditutup, maka kerugian yang akan diderita yaitu Rp 25 miliar/hari. Kerugian tersebut dihitung untuk semua komponen yang bekerja di Pelabuhan Cirebon, mulai dari bongkar batu bara, angkutan batu bara, pekerja batu bara dan lainnya.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

21 hari lalu

Mantan Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) Tbk periode 2011-2016 Milawarma (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS) di Pengadilan Tipikor PN Palembang Klas 1A khusus, Sumatera Selatan, Senin, 1 April 2024.  Milawarna divonis bebas dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT Bukit Asam Tbk melalui PT Bukit Asam Investama (BMI) yang merupakan anak usaha PT Bukit Asam Tbk. ANTARA/Nova Wahyudi
Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma Divonis Bebas oleh PN Palembang, Ini Jejak Kasusnya

Eks Dirut PT Bukit Asam Tbk periode 2011-2016 Milawarman divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi akuisisi saham milik PT Satria Bahana Sarana (SBS).


Bahlil Akan Bagikan Ribuan Izin Tambang ke Ormas, Pusesda: Hanya Akan Berakhir pada Jual-Beli IUP

35 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bahlil Akan Bagikan Ribuan Izin Tambang ke Ormas, Pusesda: Hanya Akan Berakhir pada Jual-Beli IUP

Pusat Studi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Pusesda) menolak rencana Bahlil membagikan izin usaha pertambangan (IUP) ke organisasi kemasyarakatan.


Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

36 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.


Neraca Dagang Indonesia-Vietnam 2023 Surplus, Ditopang Ekspor Batu Bara

44 hari lalu

Tumpukan peti kemas di Pelabuhan New Priok Container Terminal One (NPCT1) Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 turun jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Neraca Dagang Indonesia-Vietnam 2023 Surplus, Ditopang Ekspor Batu Bara

Neraca dagang antara Indonesia dan Vietnam mencapai USD 12,84 Miliar sepanjang 2024 lalu.


Luhut Sebut Simbara Kerek Penerimaan Pajak dan Royalti Batu Bara

46 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut Simbara Kerek Penerimaan Pajak dan Royalti Batu Bara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Simbara menaikan penerimaan pajak batu bara.


Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

55 hari lalu

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. TEMPO/Dasril Roszandi
Sekretariat JETP Tunggu Aturan Kementerian ESDM untuk Pandu Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) menunggu perangkat peraturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

19 Februari 2024

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida secara resmi membuka KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, Minggu (17/12).
Tekstil Hingga Perikanan Diprediksi Terdampak Resesi Jepang, Batu Bara dan Nikel Waspada

Ekonom Indef menyebut sejumlah sektor bakal terdampak oleh resesi yang melanda Jepang, tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia.


Nilai Ekspor Batu Bara RI Lesu, Turun US$ 590,1 Juta: Terbesar ke Cina dan India

16 Februari 2024

Ilustrasi Batu Bara. shutterstock.com
Nilai Ekspor Batu Bara RI Lesu, Turun US$ 590,1 Juta: Terbesar ke Cina dan India

Sepanjang Januari 2024, nilai ekspor batu bara tercatat US$ 2,41 miliar, turun dari bulan sebelumnya US$ 3 miliar.


Selain Nonton Dirty Vote, Tonton Juga Sexy Killers yang Rilis Sebelum Pemilu 2019

12 Februari 2024

Sexy Killers. youtube.com
Selain Nonton Dirty Vote, Tonton Juga Sexy Killers yang Rilis Sebelum Pemilu 2019

Sebelum Dirty Vote, Dandhy Laksono Lebih Dahulu menggarap Sexy Killers yang tayang ketika masa tenang Pemilu 2019. Dengan kisah berbeda, Sexy Killers lebih membahas persoalan lingkungan di Indonesia.


Tom Lembong Ingatkan Luhut soal Harga Nikel: Hati-hati Berbicara Terlalu Dini

10 Februari 2024

Thomas Lembong dan  Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA
Tom Lembong Ingatkan Luhut soal Harga Nikel: Hati-hati Berbicara Terlalu Dini

Co-captain Timnas AMIN Tom Lembong angkat bicara soal pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai harga nikel.