Kalla Akan Bahas Insiden Tabrakan KM Kway Fey di Cina  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan bilateral saat KTT LB Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, 7 Maret 2016. ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Wisnu Widiantoro

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan bilateral saat KTT LB Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, 7 Maret 2016. ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Wisnu Widiantoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan melakukan kunjungan kerja ke Hainan, Cina, Selasa, 22 Maret 2016. Kunjungan ini untuk menghadiri pertemuan Boao Forum for Asia Annual Conference pada Kamis mendatang.

    Namun ada kemungkinan kunjungan itu juga dimanfaatkan Kalla untuk membahas kasus kapal penjaga pantai Cina di perairan Natuna. "Bisa saja Pak JK menyinggung masalah tersebut dalam pidatonya atau pada kesempatan lain selama kunjungan," kata juru bicara wakil presiden, Husein Abdullah, Selasa, 22 Maret 2016, melalui pesan pendek.

    Kasus kapal coastguard Cina bermula saat pihak Indonesia menangkap kapal nelayan Cina, yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna pada Sabtu pekan lalu. Saat itu, KP Hiu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey 10078.

    Penangkapan itu tak berjalan mulus karena kapal penjaga pantai Cina terlihat sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal ini diduga dilakukan untuk mempersulit KP Hiu menarik KM Kway Fey.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bereaksi keras terhadap aksi coastguard Cina. Kementerian Luar Negeri pun telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Senin kemarin. Pemanggilan Kuasa Usaha ini disebabkan Duta Besar Cina untuk Indonesia tidak bisa hadir karena sedang berada di Beijing.

    Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan Indonesia menyampaikan protes terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak Cina. Protes itu menyangkut tiga hal, yaitu pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di zona ekonomi eksklusif serta di landas kontinen, pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia, serta pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.