Alasan Ridwan Kamil Sering Beri Hukuman ke Pelanggar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah media meliput konferensi pers Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi informasi penamparan seorang sopir di Bandung, 21 Maret 2016. Kang Emil menjelaskan memegang dagu sopir tersebut karena merasa tidak dihargai saat diajak bicara. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Sejumlah media meliput konferensi pers Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menanggapi informasi penamparan seorang sopir di Bandung, 21 Maret 2016. Kang Emil menjelaskan memegang dagu sopir tersebut karena merasa tidak dihargai saat diajak bicara. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.COJakarta - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan mengapa dia kerap memberikan hukuman kepada pelanggar yang sering ditemuinya di jalan ketika menjalani kesehariannya bekerja menggunakan sepeda.

    Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, hukuman biasa kadang tidak memberikan efek jera. Pernyataan ini diungkapkan Emil berkaitan dengan tuduhan ia telah menganiaya sopir angkutan gelap. (Baca: Emil Dilaporkan ke Polisi)

    "Kalau mendapat hukuman moral sampai pengadilan tindak pidana ringan enggak kapok juga, perlu hukuman sosial," kata Ridwan Kamil saat konferensi pers di Kafe Lacamera di Jalan Naripan, Kota Bandung, Senin, 21 Maret 2016.

    Ridwan mencontohkan, dia pernah memberikan hukuman mengepel trotoar Jalan Braga kepada seorang pemuda yang kedapatan merusak bangku taman di Jalan Asia Afrika pada 2015. Hukuman yang ramai diunggah di media sosial itu memberikan efek positif.

    "Setelah dihukum ngepel Braga, sekarang enggak ada lagi berita orang injak kursi sampai patah," ujarnya.

    Kadang-kadang, Ridwan melanjutkan, seorang pemimpin harus berimprovisasi untuk mendisiplinkan warganya. "Di mana ada peluang efektif menjerakan orang, saya lakukan itu, tidak harus berdasarkan rute-rute hukum formal saja," tuturnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.