TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.
“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing,” kata Retno kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Senin, 21 Maret 2016.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Indonesia menyampaikan protes atas pelanggaran yang dilakukan pihak Cina. Pelanggaran itu adalah, pertama, pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di landas kontinen. Kedua, pelanggaran terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan di landas kontinen Indonesia. Ketiga, pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.
Retno juga menyampaikan agar Cina menghormati hukum international law, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia bukan merupakan claiming state (negara yang bersengketa karena wilayahnya diklaim Cina) dalam konflik batas laut yang ada di Cina. ”Jadi itu yang sudah saya sampaikan, nota diplomatik juga sudah saya sampaikan kepada Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan melaporkan ulah kapal coast guard Cina yang diduga sengaja menabrak kapal ilegal penangkap ikan yang ditarik Indonesia. Sabtu pekan lalu, KP Hiu berupaya menangkap KM Kway Fey 10078. Kapal itu disebut sebagai pelaku penangkapan ikan ilegal asal Cina di perairan Natuna.
Proses penangkapan itu tidak berjalan mulus. Sebab, ada campur tangan dari kapal coast guard Cina yang secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menarik masuk KM Kway Fey 10078.
AGUS SUPRIYANTO
