Tren Calon Independen, Busyro: Kepala Daerah Jadi ATM Partai  

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, turut meluncurkan gerakan Jogja Independen, sebuah gerakan untuk mengusung calon kepala daerah dari jalur perseorangan, pada Pilkada Yogyakarta 2017. Gerakan ini digelar di pinggir Kali Code, Minggu 20 Maret 2016.

Baca juga: Lulung Setuju Syarat Calon Independen Diperberat

Busyro yakin, menghasilkan pemimpin yang pro rakyat melalui partai politik sangat sulit tercapai saat ini. "Parpol justru menjadi bagian sistem utama yang membuat kepala daerah tidak pernah bisa independen," ujar Busyro.

Busyro menuturkan terpilihnya kepala daerah yang diusung partai politik di Indonesia cenderung kerap diikuti dengan aksi bagi-bagi proyek demi kepentingan sendiri dan kelompoknya.

"Kepala daerah akan jadi mesin ATM (anjungan tunai mandiri) bagi teman-teman atau partai yang mengusungnya. Dana APBD pun akan menjadi bancakan mereka dan tak ada lagi program pro rakyat," tuturnya.

Baca juga: Ahok Calon Independen, Buya Syafii: Partai Harus Introspeksi

Busyro juga yakin, lahirnya calon independen akan membuat  partai politik tak punya daya besar untuk menyetir kepala daerah sesuai dengan kepentingan partai. "Maka kami dan para akademikus di Yogya sangat mendukung gerakan ini," tuturnya.

Meski tercatat sebagai warga Yogya, Busyro mengaku tak berminat diusulkan sebagai calon pemimpin melalui jalur independen. "Orientasi saya, ini eranya yang muda, yang tak punya track record bermasalah," tutur Busyro.

Busyro berujar, Yogya perlu calon independen karena kondisinya sudah terlalu parah. "Pertama jelas dari sisi kebijakan tata ruang," ujarnya. Kedua, keparahan Yogya, menurut Busyro, tidak ada kecenderungan pengalokasian APBD untuk program-program pro rakyat. "Meskipun catatan BPK selalu wajar tanpa pengecualian, itu kan hanya administratif, tidak jaminan," katanya.

Busyro menuturkan roh gerakan Jogja Independen ini adalah mencari sosok kepala daerah yang dapat mengembalikan nilai kesejarahan kota dengan kepala daerah yang lebih pro rakyat. "Misalnya, jangan lagi (kepala daerah) ke depan gampang ngedol (jual) tanah sawah, juga pekarangan kepada kepentingan adigang adigung (kuat) modalnya," ujar Busyro. 

Baca juga: Soal Jalur Independen, Sandiaga Uno: Parpol Jangan Jumawa

Sebaliknya, ujar Busyro, Wali Kota Yogya ke depan dapat bekerja sama dengan DPRD, menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang melindungi tanah warga sehingga produktif demi pemberdayaan mereka. "Tanah bukan buat mal dan hotel baru terus," ucap Busyro.