SBY Soal 10 Rekomendasi Demokrat untuk Pemerintahan Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono meninggalkan tempat usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2 Februari 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

    Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono meninggalkan tempat usai memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 2 Februari 2016. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, SURABAYA - Partai Demokrat mengelar konsolidasi nasional yang dihadiri 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat seluruh Indonesia  dan  Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan di Surabaya, Minggu 20 Maret 2016. ada sejumlah rekomendasi yang diberikan untuk pemerintahan Joko Widodo.

    "Rekomendasi ini setelah kami lakukan blusukan dengan program #SBY Tour De Java," ujar SBY setelah rapat konsolidasi nasional di Surabaya. Minggu 20 Maret 2016.

    SBY menjelaskan bahwa rekomendasi ini adalah hasil dari menyerap langsung aspirasi dari masyarakat, berdialog dengan masyarakat maupun bertemu dengan masyarakat. Selain itu rekomendasi ini juga hasil dari bertemu dengan para kader Demokrat di berbagai daerah di Pulau Jawa.

    "Partai Demokrat menyampaikan pandangan dan rekomendasi ini terhadap 10 isu nasional terkini," kata SBY.

    10 rekomendasi Partai Demokrat untuk pemerintah pusat itu adalah :

    1. Pemerintah harus menghitung pembiayaan yang tepat untuk pembangunan infrastruktur.
    2. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi tanpa hentu dan tanpa pandang bulu kejahatan narkoba.
    3. Pemerintah perlu mencarikan solusi secara rasional dan feasible tentang permasalahan di APBN dan transparan dalam melakukan kebijakan fiskal.
    4. Pemerintah harus memasukan tiga pilar utama ekonomi yaitu manfaat ekonomi harus nyata, menjamin keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik ke dalam RUU Tax Amnesty.
    5. Tidak boleh ada desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah .
    6. Pemerintah harus mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mencegah PHK dan bertambahnya pengangguran.
    7. Partai politik adalah pilar demokrasi oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan.
    8. Kisruh sepakbola dan PSSI harus segera diselesaikan.
    9. Pemerintah harus memberikan solusi soal status pegawai dan guru honorer agar masyarakat tidak resah.
    10. Partai Demokrat melihat dalam melakukan kebijakan dan langkah pemerintah tidak sinergis.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.