Ke Jatim, Jokowi Resmikan Jalan Tol Sumo dan Panen di Jombang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja mengerjakan pembuatan rancang besi untuk tiang jalan di lokasi pengerjaan jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) di seksi 11 A desa Bebekan, Sidoarjo, 18 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Seorang pekerja mengerjakan pembuatan rancang besi untuk tiang jalan di lokasi pengerjaan jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) di seksi 11 A desa Bebekan, Sidoarjo, 18 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Joko Widodo akan meresmikan jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) hari ini, 19 Maret 2016. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Presiden Jokowi direncanakan meresmikan jalan tol Sumo seksi IV di Desa Penumpo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pukul 14.00.

    "Peresmian akan dilaksanakan sesudah Presiden lakukan panen di Jombang," kata Syaifullah kepada Tempo, Sabtu, 19 Maret 2016.

    Gus Ipul, sapaan Syaifullah, menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol seksi IV memiliki panjang 18 kilometer. Pembangunan jalan tol ini digunakan untuk mengatasi kemacetan dari Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo; hingga Balongbendo, Kabupaten Mojokerto.

    "Alhamdulillah yang seksi IV ini telah bisa diresmikan," ujarnya.

    Dia berharap jalan tol seksi I dan III yang meliputi Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto; hingga Kesamben, Jombang, bisa segera diselesaikan. Hingga saat ini pembangunan jalan tol seksi I dan III masih terkendala pembebasan lahan.

    "Pembebasan lahan masih 70 persen, masih ada empat warga yang belum mengambil uang pembebasan lahan," ujarnya.

    Setelah meresmikan jalan tol Sumo, Jokowi akan meresmikan Waduk Nipah yang berada di Kabupaten Sampang. Jokowi akan menandatangani prasasti sebagai tanda pengoperasian Waduk Nipah.

    "Setelah itu menuju Surabaya untuk datang di acara resepsi pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Soekarwo di Grand City," kata Syaifullah.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.