Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siswa Belajar di kolong Rumah Warga, Sekolah Disalahkan

image-gnews
Kondisi ruangan yang rusak di sekolah satu Atap SD Negeri 06 Bung dan SMPN 04 Minasatene, Pangkep, Sulawesi Selatan, 02 Mei 2015. Sekolah pedalaman yang berada di atas gunung ini masih kekurangan ruangan belajar akibat tidak adanya akses transportasi dan minimnya perhatian pemerintah. TEMPO/Iqbal Lubis
Kondisi ruangan yang rusak di sekolah satu Atap SD Negeri 06 Bung dan SMPN 04 Minasatene, Pangkep, Sulawesi Selatan, 02 Mei 2015. Sekolah pedalaman yang berada di atas gunung ini masih kekurangan ruangan belajar akibat tidak adanya akses transportasi dan minimnya perhatian pemerintah. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Luwu - Puluhan siswa SD Negeri 648 Sangtandung, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Luwu, Andi Pahri.

Namun dia justru menyalahkan pihak sekolah dan guru yang disebutnya tidak kreatif dan malas. Menurut Pahri, lima ruang kelas dengan jumlah siswa seluruhnya 75 orang, sudah cukup memadai dan tidak perlu sebagian siswa dipindahkan kegiatan belajarnya di bawah kolong rumah warga. "Kepala sekolah dan gurunya tidak kreatif,” katanya hari ini, Jumat, 18 Maret 2016.

Pahri mengatakan, bila lima ruang tidak cukup, bisa ditempuh cara menggabung siswa dua kelas dalam satu ruangan. Agar kegiatan belajar bisa berlangsung tenang, dipasang papan penyekat. “Memindahkan kegiatan belajar di bawah kolong rumah warga hanya merugikan siswa,” ujarnya.

Pahri mengakui di Kabupaten Luwu masih banyak sekolah dasar yang fasilitasnya terbatas. Bahkan ada yang hanya memiliki tiga ruang kelas. Sekolah-sekolah itu mendapat prioritas untuk disempurnakan, termasuk menambah ruang kelas serta sarana belajarnya. Namun, harus dilakukan secara bertahap. “Tahun ini belum bisa dilakukan pembangunan, karena pembahasan anggaran sudah selesai,” ucapnya. Dia berharap mendapat anggaran dari dana bantuan sosial.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu, Syamsul Tokambesse, mengatakan banyaknya sekolah yang minim fasilitas akibat fungsi pengawasan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan tidak maksimal. “Kasus yang terjadi di SD N 648 Sangtandung tidak akan terjadi jika UPTD cepat berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan,” tuturnya.

Sebelumnya, salah seorang guru SD Negeri 648 Sangtandung, Muksin, mengatakan memindahkan siswa ke kolong rumah warga adalah langkah yang terpaksa dilakukan. Sebelumnya sudah dicoba menggabung siswa Kelas 4 dan Kelas 3 dalam satu kelas. Namun siswa tidak bisa berkonsentrasi belajar karena tidak ada papan penyekat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Musksin mengatakan akibat minimnya biaya operasional, sekolah tidak mampu membeli papan penyekat yang bisa meredam kebisingan. Siswa tetap merasa terganggu dan tidak bisa konsentrasi menerima pelajaran dari guru.

Meja dan kursi setiap ruang kelas di sekolah itu juga sudah rusak sehingga siswa belajar di lantai beralaskan karton bekas. “Kami tidak mungkin mengharapkan bantuan dari orang tua siswa karena pada umumnya tergolong keluarga tidak mampu.”

Menurut Muksin, bagi penduduk Desa Sangtandung maupun Kecamatan Walenrang Barat, anak-anak mereka bisa bersekolah sudah merupakan anugerah, meski tidak mampu membelikan pakaian seragam. “Ke sekolah hanya pakai sandal jepit,” ujarnya.

Muksin berharap Dinas Pendidikan segera mengatasi masalah minimnya fasilitas dan saran selolah. Jika tidak, maka pemerintah bisa dituding tidak serius memperhatikan masalah pendidikan.

HASWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

14 hari lalu

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

17 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

24 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

31 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

34 hari lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, hadir di lokasi acara Desak Anies di Rocket Convention Hall, Sleman, Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan


Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Suasana tempat hiburan kareoke Inul Vista di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.


Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Ilustrasi guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Dok. Pendidikan Inklusi Cikal
Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.


Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pameran saat menghadiri LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar LPDP Festival 2023 dengan mengusung tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation yang bertujuan  memperluas publikasi hasil kerja pemerintah dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.


Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga mengendarai sepeda motor berlatar belakang Gunung Lewotobi Laki-Laki yang erupsi di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT, Sabtu 6 Januari 2024. Pos Pemantau Gunung Api (PGA) Laki-Laki mencatat Gunung Lewotobi kembali erupsi pada Sabtu 6 Januari pagi dengan asap kawah bertekanan sedang hingga kuat yang teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 1.000-1.500 meter di atas puncak kawah. ANTARA FOTO/Mega Tokan
Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.