Kebakaran Hutan 2015, Istana Nilai Pemerintah Daerah Lamban  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Teten Masduki. TEMPO/Prima Mulia

    Teten Masduki. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan pemerintah pusat berharap pemerintah daerah lebih aktif melaporkan potensi kebakaran hutan. Menurut dia, kebakaran hutan besar tahun lalu terjadi karena pemerintah daerah terlambat melapor ke pusat.

    "Kesalahan pada tahun lalu, pemerintah daerah terlambat melapor ke pusat, sehingga BNPB tidak bisa turun. Harapan kita, daerah jangan menunggu kebakaran sampai masif," ucap Teten di Bina Graha, Jumat, 18 Maret 2016.

    Teten mencontohkan, yang terjadi tahun lalu adalah pemerintah daerah melaporkan ketika kebakaran di satu atau dua kabupaten sudah sangat masif.

    Pemerintah pusat, ujar Teten, menyadari sudah ada beberapa titik api di Provinsi Riau dan Pulau Kalimantan. Teten menuturkan pemerintah sudah mengantisipasi dengan menggelar sejumlah rapat koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemadaman sejak dini.

    Teten mengatakan Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pemerintah juga akan berperan aktif dalam mencegah kebakaran gambut.

    Meski secara organisasi dan anggaran belum bekerja secara optimal, Teten menyatakan badan ini bisa tetap berfungsi secara optimal dalam mencegah kebakaran hutan. "Sumber dana di Kementerian Kehutanan dan dana internasional bisa digunakan," ucapnya.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menuturkan titik panas mulai menyebar di delapan dari sepuluh provinsi di Sumatera dengan total 28 titik dari hari sebelumnya lima titik. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi lagi di sejumlah wilayah sejak Februari lalu. Kebakaran hutan dan lahan dikhawatirkan mengakibatkan bencana kabut asap.

    ANANDA TERESIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.