Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD berusaha memadamkan bara dari gambut yang terbakar di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau, (30/6). Meski tak menimbulkan api tapi gambut di lahan ini terus terbakar dan meluas sekitar 50 meter perhari. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Prajurit TNI AD berusaha memadamkan bara dari gambut yang terbakar di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau, (30/6). Meski tak menimbulkan api tapi gambut di lahan ini terus terbakar dan meluas sekitar 50 meter perhari. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CONusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.

    “Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, serta tentang air dan sumbernya,” kata Nazir Fuad, Ketua BRG, seusai acara ICOPE 2016 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 18 Maret 2016.

    Alasan menggunakan dana desa, kata Nazir, karena pihaknya ingin mendorong penyimpanan air di lahan gambut. Sehingga, saat kemarau nanti, persediaan airnya cukup. “Itu juga bagus untuk tanaman dan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

    Nazir menambahkan, setiap desa mendapat Rp 500 juta. “Nah, desa itu kan punya perencanaan untuk A, untuk B, untuk C,” katanya. Dia melanjutkan, pihaknya ingin aparat desa menggunakan dana itu untuk fungsi positif, seperti restorasi.

    Namun Nazir mengaku dia belum memiliki gambaran mengenai restorasi tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada warga desa.

    Menurut dia, yang paling mengetahui seluk-beluk dan kebutuhan suatu desa adalah warga yang tinggal di desa tersebut. “Setelah mempelajari, mungkin kami bisa memberikan beberapa opsi, misal untuk A, untuk B, untuk C.”

    Adapun dana tersebut, kata Nazir, tidak sama nominalnya antara desa yang satu dan yang lain. “Tergantung luas lahan dan jumlah penduduk,” katanya. Selain itu, Nazir mengatakan hanya lahan yang rusak saja yang akan mendapat dana.

    BAGUS PRASETIYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.