Ada Gugatan Lagi, PPP Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, menunjukkan surat permintaan penangguhan penahanan kepada wartawan jelang menemui Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, 15 Juni 2015. Kedatangan Djan Faridz untuk meminta penangguhan penahanan mantan Ketum PPP Suryadharma Ali yang ditahan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, menunjukkan surat permintaan penangguhan penahanan kepada wartawan jelang menemui Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, 15 Juni 2015. Kedatangan Djan Faridz untuk meminta penangguhan penahanan mantan Ketum PPP Suryadharma Ali yang ditahan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Semarang - Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah terancam tak bisa ikut mengusung calon kepala daerah dalam ajang pemilihan kepala daerah serentak Februari 2017. Penyebabnya, PPP kubu Djan Faridz menggugat pemerintah yang dianggap tak kunjung menyelesaikan persoalan legalitas sengketa PPP.

    Ketua PPP Jawa Tengah Masruchan Samsuri menyatakan dengan jalur yang ditempuh menggugat Presiden maka konsekuensinya membutuhkan waktu lama.

    ”Itu artinya PPP bakal tidak bisa ikut aktif dalam pilkada 2017,” kata Masruchan yang selama ini ikut kubu PPP Romahurmuziy, Jumat, 18 Maret 2016.

    Masruchan menyatakan masih belum selesainya konflik di tubuh PPP juga mengakibatkan agenda-agenda partai terganggu. “Termasuk kesiapan memasuki tahapan Pemilu 2019,” kata anggota DPRD Jawa Tengah ini.

    Sebelumnya, PPP kubu Djan Faridz menggugat pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi materiil dan imaterial dari pemerintah sebesar Rp 1 triliun.

    Dalam pilkada serentak 2017, ada tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dijadwalkan bakal menggelar pilkada. Daerah tersebut adalah Brebes, Cilacap, Pati, Batang, Jepara, Banjarnegara, dan Kota Salatiga. Dari tujuh dari tersebut ada daerah yang selama ini dikenal sebagai basis PPP, seperti Jepara.

    Masruchan khawatir jika elite partainya di pusat terus-menerus berkonflik, partai berlambang Ka’bah ini akan hancur. PPP Jawa Tengah menyatakan sebenarnya upaya islah sudah dilakukan. Beberapa waktu lalu sudah ada upaya untuk menyatukan PPP. Bahkan, sudah digelar acara mukernas yang dihadiri wakil pemerintah.

    Namun, kata Masruchan, lagi-lagi masih ada salah satu kubu di PPP yang malah mengajukan gugatan. “Kalau begini terus ya kami tidak bisa eksis di momentum politik, terutama pilkada 2017,” kata Masruchan.

    Adapun partai politik lain sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan pemenangan pilkada 2017. Ketua Desk Pilkada PDIP Jawa Tengah Agustina Wilujeng menyatakan partainya menargetkan bisa memenangkan empat wilayah dari tujuh daerah yang pilkada. “Itu target yang sudah ditetapkan,” kata Agustina.

    Namun, PDIP enggan menyebut mana saja daerah yang ditargetkan bisa menang itu. Hanya, ada beberapa daerah yang potensinya menang sangat besar, seperti Brebes dan Banjarnegara. Dari tujuh daerah itu, ada dua daerah yang PDIP bisa mengusung calon sendiri karena perolehan suaranya memenuhi syarat, yakni di Cilacap dan Banjarnegara.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.