Ahok Calon Independen, Buya Syafii: Partai Harus Introspeksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif dan Wakil Ketua Tim 9, Jimlly Assidiq saat akan temui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Subekti

    Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif dan Wakil Ketua Tim 9, Jimlly Assidiq saat akan temui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COYogyakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menyatakan partai politik semestinya tidak perlu khawatir ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju ke pilkada lewat jalur independen. Dia justru menyerukan semua partai melakukan introspeksi dan memperbaiki pengelolaan organisasinya.

    “Partai harus mengkritik dirinya sendiri, sebagian orang sudah menganggap partai tak lagi bisa menyalurkan aspirasi rakyat,” katanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Kamis, 17 Maret 2016.

    Baca juga: Dukungan Partai Mengalir, Ini Syarat dari Ahok

    Dia berpendapat gejala ketidakpercayaan publik terhadap partai sebenarnya sudah terlihat pada pilkada sebelumnya. Menurut Syafii, kepala-kepala daerah seperti Ahok, Tri Rismaharini, dan Ridwan Kamil terpilih karena figurnya populer di mata pemilih. “Pengaruh partai justru kecil di pilkada, pengaruh figur lebih menentukan,” ucapnya.

    Syafii mengatakan pembenahan partai-partai di Indonesia semakin penting mengingat pengaruh politik transaksional yang semakin kuat. “Padahal itu memperburuk dan menyandera demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

    Dia berharap partai-partai mulai berbenah dengan mulai memperkuat sistem pendidikan politik bagi semua kadernya. Sistem pendidikan politik yang bermutu, menurut Syafii, bisa mengembalikan fungsi utama partai sebagai pilar demokrasi.

    Baca juga: Ahok Batal Pinang Djarot di Pilkada, Muncul #SahabatDjarot

    Pembenahan lain ialah demokratisasi di tubuh partai. Syafii menilai selama ini figur ketua umum masih memiliki kekuasaan terlalu besar di banyak partai.

    Dia mencontohkan pemberian rekomendasi sejumlah partai politik bagi calon kandidat di pilkada masih ditentukan restu ketua umumnya.

    Seharusnya rekomendasi hanya memerlukan pertimbangan pengurus partai politik di daerah. “Saya tidak setuju dengan pola seperti itu karena tidak mendewasakan partai,” katanya.

    ADDI MAWAHIBUN IDHOM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.